SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar workshop rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (RAD KSB) di ruang Rapat Anggrek Tewu Kantor Bupati, Senin, 22 Januari 2024.

"Kegiatan workshop ini dapat menjadi evaluasi bersama terhadap kinerja dan koordinasi para pihak selama implementasi RAD KSB tersebut, sekaligus merumuskan isu-isu penting yang akan menjadi agenda pada rencana aksi daerah berikutnya," kata Sekretaris Daerah Fajrurrahman.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Kotim. Terdapat kurang lebih 566 ribu hektare luas tutupan kebun kelapa sawit dan 130,7 ribu hektar merupakan kebun kelapa sawit yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. 

Hal ini menjadikan Kotim sebagai salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sehingga sektor kelapa sawit memiliki peran yang cukup penting bagi situasi perekonomian daerah dan di tengah masyarakat kita. 

Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang RAD KSB tahun 2019-2024, Pemkab Kotim telah menyusun RAD KSB tahun 2020 -2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020. 

--page

"Workshop ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan di daerah sejauh mana capaian yang sudah kita laksanakan dan harus merumuskan hal-hal ke depannya," ujarnya.

Sehingga tujuan pemberdayaan perkebunan kelapa sawit khususnya perkebunan swasta swadaya dapat ditangani dengan sebaik-baiknya oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kotim bersama Yayasan Java Learning Center Indonesia.

Lanjutnya, pemerintah daerah mendapat bantuan biaya RAD KSB dari Kementerian yang berlangsung mulai tahun 2020-2024. Sehingga tahun depan pihaknya berharap Kementerian tetap melanjutkan membiayai RAD KSB di samping saat ini daerah melakukan pendampingan. 

"Konsen kita kepada perkebun swadaya baik itu pemasaran yang bekerja sama dg perusahaan besar sawit dan mengenai peralatan dan sebagainya. Sehingga bersinergi dengan perusahaan di Kotim termasuk program pemerintah pusat seperti replanting yang menyentuh perkebunan Swadaya," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)