BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) lakukan 3 langkah strategis untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
"Langkah pertama yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi, seperti pemberian penerima keluarga harapan (PKH), kartu indonesia pintar, sembako, premi jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai dan lainnya yang langsung menyentuh dan diberikan ke masyarakat," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Alang Arianto, Kamis, 25 Juli 2024.
Hal itu ia sampaikan pada rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Aula Sei Mentaya Bapperida Kotim. Kegiatan tersebut mengundang Sidik Murdoko perwakilan dari BPKP Kalimantan Tengah sebagai narasumber.
Lanjutnya, langkah kedua yaitu peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, seperti bantuan modal usaha, pelatihan, peningkatan sdm pelaku usaha mikro dan lainnya.
Kemudian penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, seperti pembangunan sanitasi, pembangunan air bersih, peningkatan jalan dan lainnya. Dan ini kita laksanakan secara kolaborasi menggunakan anggaran pusat, provinsi, kabupaten dan desa.
--page
Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) Kotim tingkat kemiskinan daerah ini pada tahun 2023 adalah 5,69 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26.570 jiwa.
Ada sedikit penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,26 persen dari tahun 2022 sebesar 5,95 persen. Dari segi jumlah penduduk miskin juga terjadi penurunan sebesar 990 jiwa dari tahun 2022 yang sebesar 27.560 jiwa.
Sedangkan kemiskinan ekstrem di Kotim pada tahun 2022 sebesar 1,79 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrim sebanyak 8.290 jiwa dan tertinggi di Kalimantan Tengah.
Pada tahun 2023, Pemkab Kotim mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat terkait kinerja upaya dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun di tahun yang Pemerintah daerah menerima laporan hasil evaluasi dari perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah tentang pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan yang masih banyak kegiatan yang berpotensi tidak efektif dan menyentuh langsung dengan masyarakat.
"Kita berharap dengan kolaborasi program dan kegiatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan turun," ujar Alang. (DEWI PATMALASARI/H)
