JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi serta sinergi untuk menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pendapat ini disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, dalam sebuah wawancara di Jakarta. Menurut Andy, kolaborasi dan sinergi merupakan langkah krusial pasca pelaksanaan Konferensi Internasional Pengetahuan dari Perempuan (PdP). Dia menyatakan harapannya agar konferensi tersebut dapat menghasilkan efek domino yang positif dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Andy mengemukakan bahwa telah terjadi berbagai inovasi di bidang pencegahan, penanganan, serta pemulihan bagi korban kekerasan. Inovasi-inovasi ini dilakukan di berbagai ruang di mana kekerasan dapat teridentifikasi, termasuk di lembaga pendidikan seperti pesantren dan perguruan tinggi, dalam lingkungan keluarga, dalam praktik budaya, serta di ruang digital. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, tercatat lebih dari 409.975 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.374 kasus dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan, di mana 3.303 di antaranya merupakan kasus kekerasan berbasis gender. Andy menyoroti bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi mayoritas jenis kekerasan yang dilaporkan. Di sisi penanganan, dia mengakui bahwa kasus kekerasan seksual, terutama yang terjadi di dunia digital, masih menghadapi berbagai kendala, meskipun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan. Tantangan utama terletak pada pengenalan unsur pidana dan penyediaan dukungan pemulihan yang memadai bagi korban. Sebelumnya, Komnas Perempuan telah menyelenggarakan Konferensi Internasional Pengetahuan dari Perempuan (PdP) keempat di Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung berkat kerja sama antara Komnas Perempuan, Universitas Brawijaya, Forum Pengada Layanan (FPL), dan Universitas Indonesia. ANTARA