BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus mematangkan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana yang diharapkan mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.
“Setiap tahun kita merasakan dampak bencana, baik itu kebakaran maupun banjir. Ke depan, kita perlu merencanakan penganggaran yang tepat agar penanggulangan bencana ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Sanggul, Kamis, 3 Oktober 2024.
Hal ini disampaikan oleh Pj Sekretaris Daerah Kotim, Sanggul Lumban Gaol, dalam acara diskusi publik laporan akhir dokumen rencana penanggulangan bencana yang bekerja sama dengan Universitas Palangka Raya.
Ia menekankan pentingnya memberikan masukan konkret agar dokumen ini dapat menjadi solusi efektif dalam penanggulangan bencana.
Lanjutnya, penyusunan dokumen ini harus mempertimbangkan berbagai jenis bencana yang kerap melanda Kotim, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan banjir serta tidak menutup kemungkinan tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
Ia juga menyatakan pentingnya adaptasi terhadap perubahan kondisi alam. Dulu, Kalimantan dikenal sebagai wilayah yang aman dari gempa bumi, namun kini getaran gempa sudah mulai terasa di wilayah tersebut.
“Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran di bumi kita, dan kita harus memperhatikan ini untuk masa depan,” tambahnya.
Dokumen rencana penanggulangan bencana ini, lanjut Sanggul, harus didukung oleh sosialisasi yang kuat kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa tanpa partisipasi masyarakat, dokumen tersebut tidak akan memberikan dampak yang maksimal.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita mensosialisasikan rencana ini kepada masyarakat, terutama dalam hal pencegahan kebakaran dan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi,” katanya.
Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sanggul menyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dunia usaha juga harus turut berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
“Ini bukan hanya tanggung jawab BPBD. Dinas lain juga perlu terlibat dan bersinergi, sehingga kita bisa memperkecil risiko bencana di Kotawaringin Timur,” imbuhnya.
Dengan dokumen rencana penanggulangan bencana yang matang maka setiap OPD dapat mengusulkan alokasi anggaran yang jelas dalam upaya penanggulangan bencana ini.
“Pengalokasian anggaran ini sangat penting, agar kita bisa menjalankan program-program penanggulangan bencana secara lebih efektif,” ungkapnya.
Dokumen rencana penanggulangan bencana tersebut juga diharapkan dapat memuat strategi yang jelas dan peta risiko bencana di Kotim, sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan antisipatif.
Dengan adanya penyusunan dokumen ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi dampak bencana di masa depan. Sosialisasi dan koordinasi antar instansi diharapkan menjadi kunci utama untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi di Kotawaringin Timur. (DEWI PATMALASARI/H)
