BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) berhasil menghemat anggaran sebesar Rp90 miliar melalui pemangkasan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai dan anggaran perjalanan dinas (SPPD).
"Kita sudah dipotong dana DAK Rp141 miliar dari pusat. Lalu berhasil melakukan penghematan kurang lebih Rp90 miliar dari TPP dan SPPD kita kurangi," kata Bupati Kotim Halikinnor, Selasa, 4 Maret 2025.
Sebelumnya Halikinnor sudah meminta kepada PJ Sekda Kotim Sanggul Lumban Gaol untuk merapatkan penyesuaian anggaran sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran. Sehingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan rapat beberapa hari lalu untuk efisiensi.
Hasilnya, penghematan perjalanan dinas bisa dipangkas sampai 50 persen mengikuti perintah pusat. Kemudian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang semula 35 persen diturunkan menjadi 32 persen. Pengurangan TPP tersebut akan berlanjut hingga 30 persen sesuai instruksi pusat.
Penghematan anggaran ini akan difokuskan untuk memperkuat layanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Salah satu prioritas utama adalah memperbaiki jalan-jalan yang kondisinya memprihatinkan.
--page
Adapun, akibat pemangkasan anggaran dari pusat sebesar Rp141 miliar, lima paket proyek yang sebelumnya direncanakan menggunakan dana DAK terpaksa dibatalkan. Namun, sebagian dari penghematan Rp90 miliar tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek yang dianggap mendesak dan prioritas.
"Kita pastikan efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan publik. Justru kita ingin meningkatkan kualitas layanan dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang mendesak," tambahnya.
Halikinnor mengatakan, ditengah keterbatasan dana transfer dari pusat, Pemkab Kotim berencana menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi di berbagai sektor. Halikinnor menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan PAD agar pembangunan di Kotim tetap berjalan optimal.
"Saya akan mengadakan rapat khusus dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya OPD pemungut untuk mencari potensi PAD yang bisa kita maksimalkan. Dengan PAD yang kuat, kita bisa lebih leluasa dalam melaksanakan pembangunan," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)
