BORNEONEWS, Sampit – Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) untuk meniadakan pelaksanaan Festival Budaya Habaring Hurung tahun 2025 akibat efisiensi anggaran menuai sorotan dari DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Kotim, Marudin, menekankan pentingnya strategi pelestarian budaya lokal meski kegiatan tahunan tidak dapat dilaksanakan.
“Efisiensi anggaran memang berimbas pada ditundanya beberapa kegiatan, salah satunya Festival Habaring Hurung. Tapi Pemkab Kotim tetap harus memberi perhatian dan apresiasi kepada pelaku seni budaya agar pelestarian budaya tidak terhenti,” kata Marudin, Rabu, 30 April 2025.
Festival Budaya Habaring Hurung merupakan agenda tahunan yang rutin menampilkan berbagai bentuk seni dan budaya lokal seperti permainan tradisional, olahraga tradisional, serta kesenian daerah lainnya. Kegiatan ini dinilai memiliki peran penting dalam edukasi dan pelestarian budaya kepada masyarakat, terutama generasi muda.
DPRD Kotim berharap Pemkab memiliki alternatif lain untuk tetap mendukung pelaku seni dan menjaga eksistensi budaya lokal, meski tanpa festival besar. Pelestarian budaya tidak boleh berhenti, karena merupakan identitas dan kekayaan daerah yang harus dijaga lintas generasi.
Adapun, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kotim, Bima Eka Wardhana, mengonfirmasi bahwa kegiatan tahun ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
“Festival ini memerlukan anggaran sekitar Rp500 juta setiap tahunnya. Karena adanya efisiensi, tahun ini tidak bisa kita laksanakan. Untuk Festival Isen Mulang di tingkat provinsi nanti, kita hanya mengirim pemenang-pemenang dari tahun sebelumnya dan hanya ikut dalam beberapa lomba saja,” ujar Bima.
Meski demikian, Bima mengakui bahwa penundaan festival ini tentu berdampak pada pelestarian budaya. Sebab, festival ini menjadi ajang untuk memperlihatkan bahwa budaya tradisional masih eksis dan patut dilestarikan.
“Festival Habaring Hurung adalah media edukasi budaya kepada masyarakat dan pelajar. Karena itu kami akan mengupayakan agar pelaksanaannya bisa kembali diadakan tahun depan, tentu dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang semoga sudah lebih baik,” tandas Bima. (DEWI PATMALASARI/H)
