BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan nelayan dan kemajuan sektor perikanan. Salah satu upayanya ialah menjadikan Dermaga Sei Ijum di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebagai pelabuhan khusus perikanan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kotim Irawati setelah melakukan kunjungan lapangan ke lokasi dermaga pada Sabtu, 21 Juni 2025, bersama Kepala KSOP Kelas III Sampit Hotma Siagian, Kepala Dinas Perikanan Kotim Ahmad Sarwo Oboi, Camat Mentaya Hilir Selatan, dan perwakilan nelayan.
“Kami sudah meninjau dermaga Sei Ijum yang telah dibangun Pemkab Kotim. Rencananya akan kami fungsikan sebagai pelabuhan khusus perikanan untuk mendukung aktivitas para nelayan sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Irawati, Senin, 23 Juni 2025.
Saat ini, nelayan di Kotim masih harus melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan mereka di Kabupaten Seruyan. Hal ini terjadi karena belum adanya pelabuhan bongkar muat khusus perikanan di wilayah Kotim.
Kondisi tersebut menyulitkan nelayan dalam hal waktu, biaya operasional, serta urusan perizinan yang cukup kompleks. Terlebih, izin berlayar dan syarat administrasi kapal perikanan harus diurus ke wilayah luar kabupaten, sehingga menjadi beban tambahan bagi para pelaku usaha perikanan lokal.
--page
“Nelayan Kotim berharap ada kemudahan dalam pengurusan izin kapal, dan harapan besar mereka adalah bisa bongkar muat langsung di wilayah sendiri. Ini akan menghemat waktu, biaya, dan memperkuat kemandirian sektor perikanan kita,” katanya.
Dari hasil pengecekan, dermaga Sei Ijum dinilai layak menjadi pelabuhan perikanan. Lokasinya memiliki dermaga kayu yang masih dalam kondisi baik, area pendaratan dan pelelangan ikan, gudang penyimpanan hasil tangkapan, dan lahan lapang yang memadai untuk aktivitas bongkar muat.
Adapun, lanjut Irawati, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya pada 19 Juni 2025. Dirinya telah menyampaikan bahwa koordinasi akan dilakukan lintas sektor, termasuk melibatkan Syahbandar Perikanan, Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan KSOP Kelas III Sampit, guna merumuskan solusi jangka panjang bagi kebutuhan pelabuhan nelayan di Kotim. (DEWI PATMALASARI/Y)
