BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menyerahkan sejumlah aset daerah kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim guna menunjang operasional lembagabyang baru terbentuk tersebut.
“Atas nama pemerintah daerah, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terbentuknya BNNK Kotim. Semoga seluruh fasilitas yang diserahkan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba di daerah kita,” kata Wakil Bupati Kotim Irawati, Rabu, 1 Oktober 2025.
Irawati menyerahkan aset tersebut kepada Kepala BNNK Kotim Muhamad Fadli di Kantor BNNK, Jalan Jenderal Sudirman. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain dan perwakilan Dandim 1015 Sampit.
Lanjutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemkab dalam mendukung terbentuknya BNNK di Kotim. Ia menyebut, berbagai fasilitas telah diserahkan, mulai dari perlengkapan dan peralatan elektronik kantor, satu unit mobil dinas, hingga dua unit motor dinas. Sebelumnya, Pemkab juga telah menyerahkan bangunan gedung untuk digunakan sebagai kantor BNNK.
Irawati menegaskan, narkoba merupakan persoalan nasional yang sangat serius karena tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengancam masa depan daerah dan bangsa. Karena itu, keberadaan BNNK di Kotim diharapkan dapat dimaksimalkan untuk melindungi masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BNNK. Upaya pencegahan narkoba harus dimulai dari keluarga, sekolah, lingkungan kerja, hingga masyarakat luas. Edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum harus berjalan seimbang,” tambahnya.
Kepala BNNK Kotim, AKBP Muhamad Fadli, menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Pemkab. Menurutnya, serah terima aset tersebut menandai dimulainya langkah kerja BNNK secara resmi di Kotim.
“Dengan adanya penyerahan aset ini, kami diberikan kewenangan penuh untuk bekerja. Langkah awal yang kami lakukan adalah konsolidasi internal, menyusun struktur kerja. Kegiatan sekecil apapun akan kami laporkan ke BNNP hingga Mabes BNN,” ujarnya.
Fadli menambahkan, fasilitas yang diberikan pemerintah daerah sudah cukup untuk menunjang aktivitas awal.
“Ruangan dan perlengkapan kantor sudah lengkap, dan ke depannya jika ada kekurangan akan kami penuhi sambil berjalan,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)
