BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) tengah menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penganggaran kembali sejumlah program yang tertunda akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp380 miliar.
“Dalam RKPD 2026 ini, kita sudah memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Artinya kita sesudah mengompilasi dan menggabungkan 14 program prioritas Bupati Kotim yang menjadi fokus pembangunan daerah,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah (Bapperida) Kotim Alang Arianto, Rabu, 5 November 2025.
Menurutnya, meskipun terjadi pengurangan TKD, Pemkab Kotim berkomitmen agar pembangunan tetap berjalan. Beberapa kegiatan memang harus diefisiensikan, namun pemerintah telah mengusulkan kembali anggaran yang terpangkas kepada Kemendagri.
“Dari hasil rapat koordinasi nasional bersama Kemendagri, anggaran yang dipangkas sekitar Rp380 miliar sudah kita usulkan kembali. Menteri Dalam Negeri meminta agar kami menyampaikan seluruh program prioritas daerah yang terdampak, dan sekarang kami menunggu keputusan untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan,” katanya.
Alang menambahkan, Kemendagri berkomitmen memperjuangkan agar program prioritas daerah bisa kembali terdanai, terutama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Insya Allah, program yang memenuhi SPM akan tetap kita jalankan. Termasuk beberapa kegiatan yang tertunda di 2025 akan kita munculkan kembali pada 2026, menyesuaikan dengan hasil keputusan dari Kemendagri,” imbuhnya.
Salah satu proyek yang sempat tertunda karena efisiensi adalah peningkatan Jalan Kota Besi–Kandan–Camba. Jalan tersebut sangat penting karena menunjang akses menuju Pulau Hanibung, kawasan yang direncanakan menjadi wisata baru di Kotim.
“Jalan Kota Besi–Kandan–Camba sebenarnya sudah sempat mendapatkan anggaran, namun tertunda karena efisiensi. Insya Allah tahun 2026 minimal akan fungsional, meski belum diaspal, setidaknya sudah bisa dilewati dengan agregat,” tuturnya.
Ia menegaskan, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami hal serupa akibat penyesuaian dana transfer pusat. Namun, Pemkab Kotim terus berupaya agar rencana pembangunan berjalan sesuai target RPJMD. (DEWI PATMALASARI/H)
