BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penugasan pegawai daerah sesuai permintaan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Pemerintah daerah akan menugaskan pegawai yang dimohonkan oleh Kementerian Sosial. Penugasannya bersifat berjangka, bisa satu tahun atau dua tahun, tergantung usulan dari BKPSDM,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Setda Kotim Oktav Pahlevi, Rabu, 28 Januari 2026.
Selain itu, Pemkab Kotim juga akan memastikan aspek kesejahteraan dan pendapatan pegawai yang ditugaskan. Untuk itu, pemerintah daerah berencana melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Terdapat 2 pegawai yang dimohonkan oleh Kementerian Sosial yakni tenaga keuangan dan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah tetap akan menugaskan pegawai tenaga keuangan yang telah habis masa penugasannya. Sementara itu, usulan tenaga kesehatan masih akan diupayakan yang nantinya oleh Kepala Sekolah diusulkan ke Kemensos.
“Dua posisi yang sangat krusial di Sekolah Rakyat Kotim adalah tenaga keuangan dan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah siap mendukung sesuai kebutuhan yang diminta,” imbuhnya.
Menurut Oktav, keberadaan Sekolah Rakyat di Kotim yang telah berjalan sejak September 2026 memberikan dampak positif yang besar, terutama karena daerah menerima program pembangunan langsung dari pemerintah pusat. Seluruh anggaran pembangunan dan operasional dikelola oleh pemerintah pusat, sehingga daerah mendapatkan manfaat pembangunan tanpa membebani APBD.
“Harapannya tentu berdampak langsung bagi anak-anak kita, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sekolah Rakyat ini orientasinya sangat mulia, untuk meningkatkan kapasitas dan mengubah masa depan anak-anak dari keluarga kurang beruntung,” ungkapnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada Kotim sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah. Saat ini hanya empat daerah di Kalteng yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan.
Pembangunan fisik Sekolah Rakyat Kotim sendiri saat ini sudah berjalan di kawasan Wengga Metropolitan. Total anggaran pembangunan Sekolah Rakyat se-Kalimantan Tengah mencapai sekitar Rp900 miliar, dengan alokasi khusus untuk Kabupaten Kotawaringin Timur diperkirakan sekitar Rp200 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kotim, Hawianan, menegaskan bahwa sejauh ini hampir tidak ada kendala berarti dari sisi pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut. Seluruh proses berjalan selaras karena program ini langsung dikelola oleh kementerian terkait.
“Untuk operasional sekolah, kepala sekolah berkomunikasi langsung dengan kementerian karena anggaran dan teknisnya dari pusat. Pemerintah daerah berperan memfasilitasi jika ada kendala, terutama terkait penugasan pegawai,” kata Hawianan.
Ia menambahkan, masa penugasan pegawai saat ini berakhir pada 31 Desember 2025. Oleh karena itu, Pemkab Kotim berupaya agar penempatan pegawai tetap berlanjut sehingga penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan secara berkesinambungan.
“Intinya, dukungan pemerintah daerah adalah memastikan semua proses tetap berjalan meski ada dinamika di lapangan,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
