BORNEONEWS, Sampit – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menduga belum meratanya penyebaran mitra Perum Bulog menjadi salah satu penyebab harga MinyaKita masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah pasar.
Plt Kepala DKUPP Kotim, Muslih, mengatakan temuan tersebut diperoleh setelah pihaknya bersama Perum Bulog Cabang Kotim melakukan inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin Wakil Bupati Kotim Irawati untuk menelusuri penyebab tingginya harga MinyaKita di pasaran.
"Nanti salah satu langkah kami adalah karena ini kami melihat suplai barang di mitra Bulog yang mungkin tidak merata. Di Pasar PPM mungkin mitranya lebih sedikit daripada mitra yang ada di Pasar Keramat. Ini yang nanti akan kami coba diskusikan dengan Bulog berkaitan dengan penyebaran mitra Bulog untuk MinyaKita," kata Muslih, Senin, 15 Juni 2026.
Menurutnya, hasil sidak menunjukkan persoalan harga tidak berasal dari produsen di pabrik, melainkan diduga terjadi pada rantai distribusi hingga ke tingkat penyalur.
"Kami sudah menggandeng Bulog untuk hasil sidak. Dan kita melihat ternyata bukan dari pengolahannya atau dari pabriknya, tetapi ke distributornya. Dalam beberapa hari ini kami sudah sepakat dengan Bagian Ekonomi untuk mengundang Bulog dan beberapa distributor yang berkaitan dengan perusahaan produsen MinyaKita," ujarnya.
Muslih menegaskan, stok MinyaKita di gudang Bulog masih mencukupi dan tidak terdapat kendala pasokan untuk wilayah Kotim. Karena itu, fokus evaluasi saat ini diarahkan pada sistem distribusi agar produk dapat menjangkau seluruh pasar secara lebih merata sehingga harga tidak jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700.
"Di gudang Bulog itu MinyaKita tidak kekurangan. Untuk suplai di Kotim ini tidak ada masalah. Kesimpulan sementara kami, penyebaran mitra-mitra Bulog ini yang belum optimal," katanya.
Selain itu, DKUPP juga akan meminta penjelasan terkait berkurangnya alokasi pengiriman MinyaKita kepada mitra Bulog. Jika sebelumnya satu kali distribusi mencapai 50 dus, kini jumlahnya berkurang menjadi 20 dus.
"Ini nanti akan kami rapatkan lagi dengan Bulog dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, Rabu atau Kamis kita akan membahas distribusi MinyaKita, termasuk pengurangan jatah ke mitra yang awalnya 50 dus menjadi 20 dus," tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih menelusuri dugaan penimbunan MinyaKita yang belakangan menjadi perhatian. Muslih menegaskan, jika setelah pembenahan distribusi harga masih bertahan jauh di atas HET, maka akan dilakukan penelusuran lebih mendalam terhadap jalur distribusi maupun pelaku usaha.
"Kalau dari rapat dengan Bulog ini sudah ketemu jalurnya dan belum juga menekan harga kembali sesuai HET, paling tidak kalau harga HET Rp15.700, ya paling mahal Rp16.000 masih bisa ditoleransi. Kalau masih di atas Rp16.000, nanti akan kita cek di pasarannya. Berarti bukan hanya penyebarannya yang bermasalah, tetapi ada juga permainan dari pedagang," bebernya.
Ia memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan hukum apabila ditemukan praktik penimbunan atau pelanggaran distribusi yang merugikan masyarakat.
"Kalau terindikasi mereka melakukan itu, maka jelas sanksinya sesuai undang-undang. Kita akan menggandeng pihak kepolisian dan akan menindak secara hukum," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
