BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menggelar pelatihan peningkatan sumber daya manusia khususnya bagi para admin media sosial di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan pengelolaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang efektif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi digital.
Asisten III Sekretariat Daerah Kotim, Bima Eka Wardhana, menegaskan bahwa saat ini media sosial bukan sekadar alat publikasi kegiatan pemerintah semata. Media sosial telah menjadi ruang utama komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tempat di mana warga mencari informasi, menyampaikan aspirasi, bahkan menilai kualitas pelayanan publik.
“Peran admin media sosial pemerintah tidak lagi hanya sebagai pengunggah konten, tapi juga sebagai komunikator publik, pengelola informasi, penjaga kredibilitas pemerintah, sekaligus jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat,” ujar Bima saat membuka kegiatan tersebut mewakili Pj Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi, Senin, 20 Juni 2026.
Ia menambahkan, dalam era digital yang berkembang pesat, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas komunikasi. AI dapat membantu menyusun ide konten, desain, menulis naskah, hingga menerjemahkan bahasa. Namun, ia mengingatkan bahwa AI hanyalah alat bantu dan nilai utama komunikasi pemerintah tetap terletak pada integritas, kreativitas, empati, serta kemampuan memahami kebutuhan masyarakat.
“Kita harus menjadi SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tapi tidak kehilangan sentuhan manusia dalam berkomunikasi. Konten pemerintah harus informatif, mudah dipahami, menarik, dan mampu membangun kepercayaan publik,” jelasnya.
Menurut Bima, keberhasilan komunikasi publik tidak diukur dari banyaknya unggahan, melainkan dari sejauh mana informasi yang disampaikan dipahami, dipercaya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya juga mengajak seluruh admin media sosial pemerintah daerah untuk mulai mengubah cara pandang dalam membuat konten. Jangan hanya berpikir ‘apa yang ingin pemerintah sampaikan’, tapi pikirkan juga ‘apa yang dibutuhkan masyarakat untuk diketahui’,” pungkasnya.
Ia menekankan pembangunan media sosial pemerintah yang cepat namun akurat, kreatif tapi beretika, responsif sekaligus santun, serta memanfaatkan AI tanpa menghilangkan verifikasi dan tanggung jawab.
“Ini adalah langkah strategis Pemkab Kotim dalam memperkuat komunikasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui media digital,” tutup Bima. (DEVIANA/H)
