BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengungkap persoalan kebutuhan hunian masih menjadi pekerjaan besar. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), backlog rumah di Kota Palangka Raya mencapai 36.265 unit.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan data tersebut saat memberikan jawaban Pemko atas pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu, 2 September 2026.
Tidak hanya backlog, Zaini menyebut terdapat 4.641 kepala keluarga (KK) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang hingga kini belum memiliki rumah layak huni. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Raperda RP3KP 2026-2045.
“Data backlog rumah di Kota Palangka Raya saat ini berdasarkan data dokumen RP3KP adalah 36.265 rumah,” jelas Zaini, Rabu, 2 September 2026.
Untuk menangani persoalan tersebut, Pemko menetapkan sejumlah kawasan kumuh sebagai prioritas penanganan, khususnya kawasan permukiman di bantaran sungai. Di antaranya Flamboyan Bawah, Puntun, Murdjani, Kereng Bangkirai dan Pelatuk.
Namun, kemampuan anggaran daerah masih menjadi tantangan. Zaini mengatakan target pembangunan atau peningkatan rumah layak huni ditetapkan sekitar 20 hingga 50 unit setiap tahun, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Target rumah layak huni yang akan dibangun atau ditingkatkan setiap tahun yaitu 20 sampai dengan 50 unit sesuai ketersediaan anggaran pemerintah daerah,” katanya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemko menyiapkan anggaran sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp5 miliar setiap tahun. Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga berupaya memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk meningkatkan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
Di sisi lain, Zaini juga menjelaskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Pemko menggunakan metode forecasting ekonomi makro dengan mengacu pada data historis BPS Kota Palangka Raya serta kajian analisis potensi pajak daerah bersama UIN Palangka Raya tahun 2025. (MARINI/Y)
