Guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat kota, Anggota DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), dr. Erry Eryansyah mengatakan bahwa penempatan tenaga kesehatan di daerah pelosok desa dianggap sangat penting.
Guna memajukan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) peran masyarakat juga sangat penting untuk mendorong kemajuan tersebut.
Kemajuan atau mundurnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat tergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Meningkatnya keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan sekitarnya mulai menjadi perhatian serius bagi masyarakat.?
Dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024/2025, DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.?
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat, Sri Lestari, menegaskan pentingnya langkah kolaboratif untuk menangani abrasi yang terjadi di pesisir Kecamatan Kumai.
Anggota DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Muhammad Toha, mengatakan, adanya peningkatan fasilitas yang optimal bagi desa yang berprestasi, tentunya akan menciptakan kesan positif bagi para tamu yang datang.
Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) diminta DPRD Kobar untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan fasilitas di desa-desa yang telah meraih predikat sebagai desa berprestasi.?
Dalam Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang I tahun 2024, beberapa waktu lalu,? Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menyoroti pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai instrumen strategis dalam mendukung aktivitas pemerintahan.?
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih serius mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama yang memiliki permasalahan hukum.