Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih serius mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama yang memiliki permasalahan hukum.
Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) diminta oleh DPRD Kobar untuk lebih serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak Galian C yaitu mineral galian bukan logam dan batuan.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Sri Lestari, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat, untuk sigap dan tanggap dalam menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah di daerah tersebut.
Persoalan infastruktur di Kecamatan Arut Utara (Aruta) harus menjadi perhatian khusus Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar). Wakil Ketua II DPRD Kobat Sri Lestari mengatakan perhatian lebih harus diberikan kepada daerah yang memiliki potensi besar, namun terkendala aksesibilitas.
Guna mengatasi persoalan infastruktur khususnya di Kecamatan Arut Utara (Aruta), Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) Sri Lestari mengusulkan adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah itu.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin, bersama anggota DPRD Kobar, Ade Ridho Hadi, melakukan monitoring pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Selasa, 26 November 2024 pagi.?
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin memberikan apresiasi, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kobar atas kesuksesan mereka menyelenggarakan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sektor layanan kesehatan.
Guna peningkatan pelayanan masyarakat dan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Anggota DPRD Kobar Muhammad Isro Wahyudin mengatakan pentingnyb? pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan.
Selain meminta Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) untuk mengurangi belanja perjalanan dinas, dalam rapat paripurna yang digekar oleh DPRD Kobar baru-baru ini, Fraksi Golkar juga mengusulkan agar Pemkab Kobar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah.