Pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Perubahan regulasi dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
Pendapat akhir tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kobar, Mirza Alfatih, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kobar, Kamis, 25 Juni 2026.
Pendapat akhir fraksi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kobar, Mirza Alfatih, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kobar di Pangkalan Bun, Kamis, 25 Juni 2026.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Pemerintah Kabupaten Kobar menyepakati pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan…
DPRD dan pemerintah daerah akhirnya menyatakan sepakat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai draf yang telah dibahas bersama.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Rudi Imam Gunawan menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan perlu…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dari Fraksi Gerindra, Sri Lestari, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus kekerasan yang diduga dilakukan…
pemerintah daerah perlu memikirkan langkah yang lebih komprehensif dalam menangani persoalan tersebut. Upaya penertiban yang selama ini dilakukan dinilai belum cukup apabila tidak dibarengi dengan pembinaan serta penyediaan sarana yang memadai.
Masyarakat di daerah terpencil sangat bergantung pada puskesmas, maupun puskesmas pembantu (Pustu), untuk memperoleh layanan kesehatan dan obat-obatan.
Komisi A DPRD Kobar meminta pemerintah daerah agar kembali menghadirkan kebijakan yang dapat memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat
Pihaknya telah menggelar rapat bersama Disdikbud Kobar untuk membahas kesiapan pelaksanaan penerimaan siswa baru yang menjadi agenda rutin tahunan di dunia pendidikan.
Fraksi NasDem DPRD Kobar meminta penambahan armada pemadam kebakaran di Kumai serta mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset dan potensi daerah untuk meningkatkan PAD.