Banyak kasus curanmor terjadi karena kelalaian pemilik kendaraan, terutama saat memarkir sepeda motor dalam waktu singkat namun kunci masih tergantung.
Ia menjelaskan, tingginya kebutuhan elpiji di Kotim tidak sebanding dengan kuota yang tersedia. Saat ini, pasokan yang seharusnya hanya untuk 11 kecamatan justru harus memenuhi kebutuhan hingga 17 kecamatan.
PRD meminta keterlibatan perusahaan perkebunan besar swasta di sekitar wilayah pembangunan agar turut membantu membuka akses jalan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan
Aturan dari pemerintah pusat menyebutkan perusahaan dengan izin sebelum 2007 tidak diwajibkan menyediakan kebun plasma 20 persen, melainkan cukup memberikan program usaha ekonomi produktif kepada masyarakat.
Keberadaan jembatan juga diyakini akan memperlancar konektivitas antarwilayah di sekitar Desa Barunang Miri. Sejumlah desa di sekitarnya diperkirakan turut merasakan dampak positif dari infrastruktur tersebut
Amplas Kotim memiliki kekuatan massa yang cukup besar, yakni sekitar 12.439 anggota dari 32 koperasi, yang berpotensi digerakkan untuk menyuarakan aspirasi
Namun RDP belum menghasilkan keputusan konkret yang diharapkan, khususnya oleh pihak koperasi dan masyarakat yang mendesak realisasi plasma segera dilakukan
"Kalau ada atlet dari Kotim ingin membela kabupaten lain, itu tidak diperkenankan. Bahkan ada sanksi administratif, kecuali mendapat rekomendasi dari cabang olahraga (cabor) dan pemerintah daerah setempat,"
"Saya mewakili Komisi III DPRD Kotim yang bermitra dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, tentu kegiatan ini luar biasa. Ini merupakan kegiatan kedua, setelah sebelumnya digelar turnamen mini eksibisi," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, Sabtu, 4 April 2026.
Kebijakan WFH ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah, yang mengatur penerapan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.
Untuk ASN Pemda, Menteri Dalam Negeri Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran yang mengatur kebijakan WFH hari Jumat, yakni Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Kebijakan ini berlaku secara nasional dan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah, termasuk potensi pengurangan tenaga kerja seperti PPPK di sejumlah daerah
Rimbun menegaskan, secara umum tidak terdapat catatan khusus yang signifikan dalam pelaksanaan APBD 2025, karena seluruh kebijakan disesuaikan dengan tingkat urgensi dan arahan pemerintah.
Kapal TB Batara VII dilaporkan terbakar saat sedang tambat di pinggir Sungai Mentaya, tepatnya di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, pada Sabtu, 28 Maret 2026.