BORNEONEWS, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Abadi menyoroti lambannya proses penetapan direktur definitif PDAM Sampit meski seleksi dan uji kelayakan telah…
Sejumlah petani mengatakan alasan penghentian penyerapan tersebut akibat gudang Bulog penuh. Mestinya hal itu tidak bisa menjadi alasan penghentian penyerapan gabah.
Rimbun menegaskan bahwa DPRD Kotim telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan lahan sawit yang kini dikelola Agrinas. Pihaknya sudah berkirim surat resmi kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan manajemen PT Agrinas untuk meminta sosialisasi lanjutan terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025.
Lemahnya penegakan aturan selama ini membuat masyarakat terpaksa bergerak sendiri memperjuangkan hak mereka, yang terkadang justru berujung pada persoalan hukum.
Selain kewajiban plasma, Juliansyah juga menyoroti penegasan terkait penggunaan plat kendaraan KH untuk perusahaan di Kalimantan Tengah. Menurutnya, hal itu penting untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor.
Rimbun menegaskan, pihaknya tidak sepakat jika KSO diberikan kepada perusahaan atau pihak ketiga dari luar daerah. Menurutnya, hal itu bisa merugikan masyarakat lokal yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung.
Satu minggu terakhir PT Agrinas Palma Nusantara sudah memberitahukan secara lisan kepada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya bekerja sama dengan koperasi untuk menghentikan aktivitas di lapangan.
Anggota DPRD Kotim, Zainudin, menilai pemerintah daerah perlu memperhatikan jumlah ritel modern dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jika sudah melampaui, menurutnya perlu dilakukan moratorium sementara hingga ada kajian lebih lanjut.
DPRD Kotim siap memberikan dukungan, baik dalam kebijakan maupun penganggaran, sepanjang program transportasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peningkatan layanan transportasi juga harus dirasakan hingga pelosok desa.
Ruas jalan tersebut sangat vital karena menjadi jalur utama masyarakat dan juga akses bagi pelajar menuju sekolah. Namun saat ini, banyak titik jalan yang rusak dan mulai berlubang.
BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia dari daerah pemilihan (Dapil) 5 menyampaikan keprihatinannya atas bencana banjir yang merendam 20 desa di tujuh kecamatan…
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Fraksi Gerindra, Andi Lala, meminta PT Agrinas Palma Nusantara untuk meninjau kembali pola Kerja Sama Operasional (KSO) pengelolaan lahan sawit sitaan negara.
Kepala Unit PPA Polres Kotawaringin Timur Iptu Dhearny Dachi di Sampit, Jumat, 12 September 2025 menekankan agar remaja tidak terlibat kenakalan remaja, apalagi sampai melanggar hukum.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menegaskan investor yang bergerak di bidang perkebunan sawit wajib melaksanakan program plasma sesuai dengan aturan yang berlaku.
Rudianur mengakui bahwa Pulau Hanaut masih menghadapi keterisolasian, terutama terkait infrastruktur. Dengan adanya investasi besar seperti smelter, ia berharap kawasan tersebut bisa lebih berkembang dan tidak tertinggal dibandingkan kecamatan lainnya di Kotim.
Belanja sebesar Rp1,8 triliun atau Rp1.818.949.619.200. Surplus atau defisit anggaran nol rupiah. Perkiraan penerimaan pembiayaan sebesar Rp14,5 miliar atau Rp14.500.000.000. Perkiraan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp14,5 miliar atau Rp14.500.000.000. Terakhir, pembiayaan netto nol rupiah.
Warga Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), masih harus hidup dalam keterbatasan akibat belum adanya akses jalan darat. Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan dasar, salah satunya ketersediaan listrik yang hingga kini belum stabil.