Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi II DPRD Kotim melakukan kunjungan dinas ke BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, beberapa waktu lalu.
DPRD Kotim mendorong data dan analisis BMKG dijadikan dasar kebijakan antisipasi bencana, mulai dari karhutla, kekeringan hingga ancaman hidrometeorologi saat musim hujan.
Kinerja ekonomi tersebut tidak cukup hanya tercermin melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat yang menjadi penggerak sektor riil, seperti petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM dan pelaku ekonomi lokal lainnya.
DPRD Kotim menilai persoalan pelangsir BBM tidak akan selesai tanpa pemerataan distribusi ke pelosok dan mendorong pemanfaatan BUMDes maupun KDMP sebagai alternatif jalur resmi.
DPRD Kotim mengusulkan Pertashop di wilayah pelosok kembali diaktifkan dengan BBM nonsubsidi untuk memperkuat distribusi dan mengurangi antrean SPBU di Sampit.
Menurut anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim tersebut, petani hortikultura menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak kondisi kemarau. Komoditas seperti cabai, tomat dan berbagai jenis sayuran membutuhkan pasokan air yang cukup untuk tumbuh dan berproduksi.
Perwakilan Komite SMPN 1 Sampit, Rebecca Serliance, menegaskan pencantuman anggaran tersebut bukan pungutan yang akan diberikan kepada Komisi III DPRD Kotim. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan rancangan kebutuhan kegiatan yang belum dilaksanakan.
Nama Komisi III DPRD Kotim dicantumkan dalam rincian pungutan komite sekolah senilai Rp10 juta untuk konsultasi dan koordinasi. DPRD menegaskan komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, mengatakan kondisi Karhutla saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Penanganan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat.
DPRD Kotim menerbitkan tiga rekomendasi untuk mengatasi antrean BBM, mulai dari transparansi kuota, distribusi ke Pertashop pedalaman hingga pembentukan Satgas pengawasan.
Pertamina menerapkan sistem QR Code sebagai salah satu mekanisme pengawasan penyaluran. Sistem tersebut digunakan untuk penyaluran Pertalite dan Biosolar
tercapainya persetujuan tersebut sekaligus menunjukkan kuatnya semangat kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Kotim dan DPRD dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim tersebut menegaskan, penggunaan BTT sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan yang secara langsung menunjang operasi pemadaman karhutla serta keselamatan petugas dan relawan.
Anggota DPRD Kotim Langkap mengatakan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menunjang berbagai program, mulai dari pelayanan pemerintahan dan publik, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat hingga kebutuhan operasional perangkat daerah.
Pembangunan gedung baru DPRD Kotim di kawasan Lingkar Utara ditunda karena efisiensi anggaran dan pembenahan administrasi. Rencana tersebut tetap masuk dalam dokumen perencanaan daerah.
DPRD Kotim meminta PT Agrinas Palma Nusantara memprioritaskan kelompok tani dan koperasi lokal yang memenuhi syarat dalam pengelolaan lahan negara serta membuka komunikasi dengan masyarakat.