Debit Sungai Hantipan menyusut saat kemarau dan mulai mengganggu akses serta aktivitas warga Kotim-Katingan. Pemerintah didorong melakukan pengecekan dan menyiapkan penanganan.
DPRD Kotim mendorong sekolah terdampak kabut asap menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk melindungi kesehatan siswa tanpa menghentikan kegiatan belajar.
Rimbun mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dan masyarakat.
Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan BPBD, pemadam kebakaran, TNI dan Polri. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), perusahaan besar swasta (PBS), relawan hingga masyarakat perlu terlibat secara aktif.
Rimbun mengatakan momentum HUT ke-81 RI harus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan, termasuk melalui berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan.
"Yang pasti sesuai dengan peringatan hari kemerdekaan ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ini keinginan warga masyarakat dan keinginan pemimpin bangsa yaitu Presiden, bahwa negara republik ini bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,"
Belanja Perubahan APBD Kotawaringin Timur 2026 naik Rp90,28 miliar menjadi Rp2,071 triliun dengan prioritas pelayanan dasar, infrastruktur dan ketahanan pangan.
"Perusahaan pasti otomatis kalau sampai ada kelalaian atau ada pembiaran maka pemerintah daerah, provinsi dan pusat pasti harus membuat tindakan tegas,"
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan pihaknya ingin memastikan akar persoalan yang menyebabkan antrean BBM, apakah berasal dari distribusi bahan bakar, pengelolaan SPBU, atau faktor lainnya.
keberadaan embung sangat penting sebagai tempat penampungan air saat musim hujan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian ketika musim kemarau
Komisi II DPRD Kotim akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan karena pengelolaan pabrik tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Asosiasi sebenarnya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Wakil Bupati maupun kepada Polres Kotim sebagai bagian dari Satgas Pangan
Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannor mengatakan, RDP digelar setelah Asosiasi Peternak Ayam Petelur Kotim mengeluhkan rendahnya harga jual telur di tengah tingginya harga pakan yang terus membebani usaha peternak.
Menurut Rimbun, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari penertiban lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam sektor perkebunan.
Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur meminta perusahaan mengerahkan personel dan armada untuk membantu penanganan karhutla selama status tanggap darurat.