DPRD Palangka Raya Dorong Penanganan Lima Kawasan Kumuh Bantaran Sungai
DPRD Palangka Raya mendorong penanganan lima kawasan kumuh bantaran sungai, yakni Flamboyan Bawah, Puntun, Murdjani, Kereng Bangkirai dan Pelatuk.
Marini
Suka:0Komentar:0DPRD Palangka Raya mendorong penanganan lima kawasan kumuh bantaran sungai, yakni Flamboyan Bawah, Puntun, Murdjani, Kereng Bangkirai dan Pelatuk.
Marini
Suka:0Komentar:0Menurut Jati, aset lahan milik pemerintah daerah perlu dipetakan dan dikunci pemanfaatannya untuk pembangunan hunian MBR. Langkah tersebut dinilai penting agar harga tanah tetap terjangkau dan tidak kalah bersaing dengan kebutuhan lahan untuk pengembangan perumahan komersial.
Marini
Suka:0Komentar:0Menurut Nenie, perubahan APBD seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang belum berjalan optimal. Rendahnya realisasi pada sejumlah kegiatan harus menjadi perhatian serius sebelum pemerintah kembali menambah atau menggeser anggaran.
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PSI-Perindo, Dede Ardiansyah, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mempercepat penyerapan anggaran…
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PKB, Sri Ani Rintuh menyoroti pengelolaan aset daerah yang belum tergarap. Menurutnya, evaluasi terhadap aset…
Marini
Suka:0Komentar:0Menurut Hatir, ketersediaan alat berat sangat dibutuhkan petani, terutama untuk membuka dan mengolah lahan yang sulit dikerjakan secara manual. Dukungan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga dapat diarahkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan lahan yang lebih baik.
Marini
Suka:0Komentar:0Menurut Jati, pemetaan tersebut penting agar kebijakan dan program perumahan yang diberikan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing masyarakat penerima.
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PAN, Syaufwan Hadi, menegaskan penganggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) harus dilakukan secara selektif dan…
Marini
Suka:0Komentar:0Menurut Syaufwan, belanja pegawai pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalamnya termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I sekaligus Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan setiap perubahan program dan kegiatan dalam rancangan Perubahan…
Marini
Suka:0Komentar:0?Z,??q???l?%??!?A< AF???td??:?^,3?>l7?!?? ]??????;l?#??????`@??m4cL???-@?`DF??m?P?8?I?1o?c??yP?;??kE?52???JL??@???y
Marini
Suka:0Komentar:0??h??r?1?P?C8%'?% ?Ivd?%??x?~?js6?1?2d??C;???twq?95i?? ????5?? v$??C;?i??sq92)?? r??(25???afEd???????bbJ?zY???QU
Marini
Suka:0Komentar:0Menurut Arif, keselamatan dan kesehatan tenaga pendidik serta anak didik harus menjadi prioritas pemerintah di tengah kualitas udara yang belum membaik akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Marini
Suka:0Komentar:0Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, mengatakan RP3KP memiliki peran penting sebagai arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka panjang.
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan Perubahan APBD 2026 harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat…
Marini
Suka:0Komentar:0Subandi mengatakan penguatan BTT perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini mengingat karhutla masih terjadi dan kabut asap kembali menyelimuti Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir.
Marini
Suka:0Komentar:0Menurut Khemal, petani tidak seharusnya dibiarkan bekerja sendiri ketika menghadapi persoalan yang dapat mengancam produktivitas pertanian. Pendampingan pemerintah diperlukan agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD murni tahun anggaran 2026 sebesar Rp5.367.135.927 atau sekitar Rp5,36 miliar. Kepala…
Marini
Suka:0Komentar:0Disdukcapil Kota Palangka Raya mengaktivasi IKD bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai bagian dari perluasan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Marini
Suka:0Komentar:0Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Palangka Raya, Jati Asmoro, mengatakan terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat pemerintah daerah agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi.
Marini
Suka:0Komentar:0