Perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus memiliki dampak nyata terhadap masyarakat
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu merespons…
Marini
Suka:0Komentar:0Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki basis data yang akurat mengenai kebutuhan rumah, kondisi kawasan permukiman, ketersediaan lahan, kebutuhan MBR, hingga perkembangan kawasan permukiman.
Marini
Suka:0Komentar:0Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya. Ia mengatakan fraksinya telah mencermati penyampaian Wali Kota Palangka Raya terkait sejumlah agenda strategis daerah.
Marini
Suka:0Komentar:0Juru Bicara Fraksi NasDem, Rana Muthia Oktari, mengatakan pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian fraksi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
Marini
Suka:0Komentar:0Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini, termasuk memastikan ketersediaan personel, sarana prasarana, sumber air serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap.
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi NasDem DPRD Kota Palangka Raya menyoroti rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diajukan Pemerintah Kota Palangka Raya, khususnya terkait peningkatan…
Marini
Suka:0Komentar:0.
Marini
Suka:0Komentar:0.
Marini
Suka:0Komentar:0Penyampaian pemandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan kebijakan daerah
Marini
Suka:0Komentar:0Nenie menilai persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga berdampak terhadap citra Kota Palangka Raya sebagai kota cantik. Kabut asap yang berulang dinilai berpotensi menimbulkan stigma negatif bahwa kota tercemar akibat kualitas udara yang memburuk.
Marini
Suka:0Komentar:0Khemal mengatakan, pedoman penyusunan RP3KP daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, penyusunan RP3KP daerah kabupaten/kota dilakukan melalui tiga tahapan utama.
Marini
Suka:0Komentar:0Khemal mengatakan, pengesahan KUA-PPAS merupakan tahapan awal sebelum pembahasan APBD 2027 dilanjutkan bersama tim pemerintah daerah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.
Marini
Suka:0Komentar:0Kami berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif
Marini
Suka:0Komentar:0Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp208,4 miliar lebih atau 57,98 persen dari target Rp359,4 miliar lebih.
Marini
Suka:0Komentar:0Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan kawasan permukiman yang layak dan nyaman bagi masyarakat.
Marini
Suka:0Komentar:0Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melanjutkan proses penyusunan anggaran berikutnya.
Marini
Suka:0Komentar:0.
Marini
Suka:0Komentar:0Rapat paripurna juga diisi pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya terkait Nota Keuangan Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026.
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Salundik menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kekayaan Intelektual penting dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan…
Marini
Suka:0Komentar:0
