DPRD Palangka Raya meminta normalisasi dan peningkatan sistem drainase diprioritaskan untuk mengurangi genangan, terutama saat intensitas hujan meningkat.
DPRD Palangka Raya meminta pengawasan kendaraan ODOL diperketat agar tidak mempercepat kerusakan jalan dan jembatan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
DPRD Kota Palangka Raya membawa berbagai aspirasi tersebut ke tingkat pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian dan dukungan melalui program maupun kebijakan yang dapat membantu daerah.
Pembangunan infrastruktur memang menjadi kebutuhan penting, namun tidak boleh membuat persoalan keselamatan warga terabaikan. Berbagai persoalan di lapangan harus disampaikan secara utuh kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih konkret.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pengembangan potensi atlet daerah.
Rana mengatakan kemampuan APBD Kota Palangka Raya masih terbatas, sementara aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang harus ditangani pemerintah daerah terus bertambah.
Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung kondisi Karhutla di daerah sekaligus mendorong dukungan pemerintah pusat.
Kondisi asap yang muncul akibat karhutla perlu diantisipasi dan ditangani secara serius karena dapat berdampak langsung terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat.
Subandi menilai koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi penting agar aspirasi hasil reses dapat masuk dalam perencanaan pembangunan secara tepat.