DPRD Palangka Raya Dorong Penguatan Skema KPDBU untuk Percepat Pembangunan
DPRD Palangka Raya mendorong penguatan skema KPDBU melalui penjaminan pemerintah agar proyek pembangunan daerah lebih menarik bagi investor.
Marini
Suka:0Komentar:0DPRD Palangka Raya mendorong penguatan skema KPDBU melalui penjaminan pemerintah agar proyek pembangunan daerah lebih menarik bagi investor.
Marini
Suka:0Komentar:0Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur melalui skema KPDBU agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Marini
Suka:0Komentar:0Langkah ini dinilai penting untuk menghidupkan kembali aset daerah yang selama ini kurang optimal, termasuk ruko dan pasar tradisional yang cenderung sepi.
Marini
Suka:0Komentar:0Peringatan hari bersejarah ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat akan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, valid, dan bertanggung jawab.
Pathur Rahman
Suka:0Komentar:0R6?y4{????????y_??4???q??!???ws?G1z?46&?!???d?xE?g??te?b????q84?8??7e?????w??F?g??w??`!q?Wx58F?|?A
Marini
Suka:0Komentar:0Permintaan ini disampaikannya, sebagai bentuk keprihatinan terhadap potensi risiko yang bisa terjadi pada anak-anak jika pengawasan dan legalitas lembaga penitipan tidak dilakukan secara maksimal.
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya memutuskan menunda sementara pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan…
Marini
Suka:0Komentar:0Status Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi membuat potensi pertumbuhan penduduk semakin tinggi, sehingga perlu disiapkan strategi yang matang agar tidak menimbulkan berbagai persoalan di masa depan.
Marini
Suka:0Komentar:0Pemenuhan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi syarat utama yang tidak boleh diabaikan oleh perusahaan. Selain itu, aspek sosial seperti peluang kerja bagi masyarakat lokal juga harus menjadi perhatian.
Marini
Suka:0Komentar:0DPRD Palangka Raya tetapkan Perda Grand Design Kependudukan 20252045 sebagai panduan pembangunan menghadapi pertumbuhan penduduk.
Marini
Suka:0Komentar:0DPRD Palangka Raya mendorong Perda Karhutla untuk memperkuat penanganan bencana secara terencana, sistematis, dan berbasis hukum.
Marini
Suka:0Komentar:0DPRD Palangka Raya menyoroti 40 persen penerima KHBS tidak tepat sasaran. Pemerintah terus memperbaiki data DTSEN agar bantuan lebih akurat.
Marini
Suka:0Komentar:0DPRD Palangka Raya menekankan peran RT/RW dalam validasi data penerima bansos agar penyaluran bantuan lebih akurat dan tepat sasaran.
Marini
Suka:0Komentar:0Dengan mempertahankan karakter tersebut, benang bintik dapat memiliki daya saing lebih tinggi di pasar
Marini
Suka:0Komentar:0Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan aturan yang berlaku
Marini
Suka:0Komentar:0Tahapan ini merupakan bagian akhir sebelum raperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah
Marini
Suka:0Komentar:0Subandi berharap pemerintah kota dapat segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Perda diterapkan
Marini
Suka:0Komentar:0Pembahasan ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus diiringi dengan penguatan kolaborasi antardaerah, terutama dalam menangani berbagai…
Marini
Suka:0Komentar:0Ketua Komisi III DPRD Palangka Raya tekankan pentingnya kesejahteraan dan integritas guru untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing.
Pathur Rahman
Suka:0Komentar:0