Input yang diberikan melalui laporan reses dianggap sebagai jembatan informasi yang memperpendek jarak antara kebijakan pemerintah dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai sudut kota.
Dokumen tersebut sebagai potret jujur mengenai kondisi pembangunan di lapangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah kecamatan dan kelurahan.
kebijakan WFH harus tetap diawasi secara optimal agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan. Ia menilai, tanpa pengawasan yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugasnya.
pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Masyarakat berharap adanya peningkatan fasilitas serta kualitas layanan kesehatan agar dapat memenuhi kebutuhan warga secara lebih maksimal.
Salundik menilai, penghapusan denda PBB-P2 ini sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang selama ini mengalami kendala dalam pembayaran pajak akibat kondisi ekonomi.
DPRD Palangka Raya menilai kebijakan penutupan sementara ini sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan. Legislator menegaskan bahwa evaluasi diperlukan agar program MBG dapat berjalan lebih optimal dan sesuai standar kesehatan.
DPRD Palangka Raya dukung konsolidasi pengadaan sebagai strategi efisiensi anggaran 2026. Langkah ini dinilai mampu tekan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan publik.