Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukamara mengkritik program pendidikan, yang dinilai lebih banyak mengarah pada pengerjaan fisik ketimbang peningkatan kualitas.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0DPRD Sukamara menyarankan pemda setempat memiliki landscape atau blue print tentang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukamara diminta lebih ekstra memantau terhadap lokasi yang disalahgunakan remaja untuk melakukan negatif.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukamara meminta Dinas Kesehatan setempat mengawasi peredaran obat-obatan yang bebas dipasarkan.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Saat ini belum ada penurunan tingkat pengangguran di masyarakat, terlebih tingkat pengangguran terbuka semakin naik setiap tahunnya.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang berorientasi pada capaian kinerja perangkat organisasi sehingga memiliki output dan outcome yang terukur.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0LKPj bupati merupakan upaya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik
Norhasanah
Suka:0Komentar:0LKPj tersebut tidak menjelaskan beberapa hal pokok terkait dengan pertumbuhan indikator dengan kondisi riil di masyarakat, serta bagaimana tren terkait dengan angka kemiskinan.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Produksi padi yang dihasilkan petani Desa Sungai Pasir, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat setempat.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes Kabupaten Sukamara Harjono mengatakan, perlu kerja keras untuk mengubah kebiasaan masyarakat Kecamatan Balai Riam buang air besar sembarangan.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Tas purun yang akan dibagikan tersebut nantinya dibeli dari hasil kerajinan masyarakat Sukamara, tidak dibeli dari luar wilayah.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Dengan kebijakan penetapan kontribusi atau tarif masuk perorangan yang sudah berjalan sebelum perda disahkan, bisa dilaksanakan perangkat desa dan karang taruna wilayah setempat/ Dan hasilnya dikelola pemerintah desa terkait.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Pertama, penambahan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD ke dalam konsiderans.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Fraksi Indonesia Raya DPRD Sukamara menyatakan mendukung dan menyetujui empat raperda yang diajukan pemkab.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Adapun raperda itu, yakni Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 - 2023
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Fraksi PKD DPRD Kabupaten Sukamara meminta agar dalam Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tetap fokus dalam penurunan angka kemiskinan.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Fraksi PKC DPRD Kabupaten Sukamara memberi sejumlai catatan mengenai Raperda tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha yang disampaikan pemerintah daerah.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Fraksi PKB DPRD Sukamara menilai, pelaksanaan peraturan daerah (Perda) Penyelenggaran Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin nantinya harus didukung dengan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pelaksana teknis.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Anggota Fraksi Nadem DPRD Kabupaten Sukamara Pipin Rosita mengajak eksekutif terus bersinergi dengan legislatif dalam segala aspek pembangunan.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0Fraksi NasDem DPRD Sukamara mengapresiasi Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi yang mengikuti pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama legislatif hingga selesai.
Norhasanah
Suka:0Komentar:0
