BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerataan tenaga pendidik atau guru di Kota Palangka Raya selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah setempat.
Dalam paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) Wali Kota tahun anggaran 2020 dikemukakan masih kurangnya tenaga guru agama dan PJOK pada tingkat SD dan SMP.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Anna Agustina Elsye memberikan masujan kepada pemerintah untuk mencari terobosan dan inovasi agar pemerataan tenaga pendidik di kota setempat.
Salah satu yang menjadi kendala, adalah masih banyaknya tenaga pendidik yang menumpuk pada pusat kota dimana hal itu berbanding terbalik dengan kondisi di wilayah pinggiran.
"Mungkin yang bisa dilakukan ialah memberikan tunjangan dan rumah dinas, karena masalah yang sering menjadi alasan selama ini adalah transportasi serta akomodasi selama bertugas di lapangan," katanya, Jumat 16 April 2021.
--page
Dengan adanya tunjangan, tentu harapannya guru yang bertugas mengajar di sana tidak keberatan dan bersedia ditempatkan di daerah pinggiran.
Legislator dari Partai Gerindra tersebut menambahkan, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan di daerah pinggiran juga harus mulai diperhatikan, sesuai dengan program pemerintah pusat yang meminta membangun melalui daerah pinggiran.
“Kita juga sudah meminta kepada dinas pendidikan untuk melakukan pendataan atas rasio guru yang ada di daerah pinggiran, jangan sampai ada satu guru yang merangkap 6 kelas," ujarnya.
"Dengan pendataan yang lengkap, daerah mana yang kelebihan jumlah gurunya bisa kita alokasikan ke tempat yang kekurangan guru melalui dapodik," tutupnya. (HENDRI/B-6)
