BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya memprioritaskan layanan administrasi kependidikan bagi masyarakat penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
"Penyandang disabilitas juga berhak memiliki administrasi kependudukan sebagai identitas warga negara Indonesia yang sah. Untuk itu, bersama disdukcapil kami memberikan layanan prioritas," kata Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Nyta Bianyta Reza, Jumat 25 Maret 2022.
Bentuk prioritas pelayanan itu diberikan melalui layanan jemput bola atau petugas mendatangi masyarakat sasaran di tempat tinggal.
Layanan bagi PPKS ini meliputi masyarakat kategori rentan, memiliki keterbatasan fisik dan mental. Sementara administrasi kependudukan itu meliputi akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak dan akta kelahiran.
"Kegiatan ini akan terus kami lakukan dan sebagai bentuk sinergi antara instansi di Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," katanya.
Bagi masyarakat yang berkategori PPKS dan memerlukan layanan administrasi kependudukan, dapat menghubungi Dinas Sosial "Kota Cantik" secara langsung, atau dapat melaporkan melalui aparat tingkat RT atau kelurahan masing-masing.
Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil Palangka Raya, Edie menambahkan administrasi kependudukan merupakan hak yang bagi setiap warga negara Indonesia. Sementara pemerintah berkewajiban memenuhi hak tersebut.
Untuk itu pihaknya akan selalu siap memberikan layanan prioritas bagi PPKS. Karena kolaborasi dengan Dinas Sosial juga sangat membantu Disdukcapil dalam memaksimalkan pendataan dan pemetaan kondisi masyarakat.
--page
Dia mengatakan pencatatan administrasi kependudukan secara tepat dan rinci sangat diperlukan, karena dijadikan dasar dan pertimbangan oleh pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan.
Edie mengaku karena terbatasnya jumlah petugas, pencatatan administrasi kependudukan, terutama di daerah terpencil dan bagi warga PPKS menjadi tantangan tersendiri.
"Untuk itu melalui dinas sosial, kita juga mengetahui warga mana yang tidak dapat melakukan proses administrasi kependudukan secara langsung, sehingga memanfaatkan data tersebut, kita lakukan layanan jemput bola," katanya.
ANTARA
