BANDAR LAMPUNG –
**Borneonews - Metro**, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Kota Metro, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), telah melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren. Aktivitas tersebut meliputi pengenalan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir, Kota Metro. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Non-Bank 2 OJK Provinsi Lampung, Indah Puspitasri, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa program EPIKS ditujukan untuk memperkuat pemahaman dan akses terhadap sistem keuangan syariah. Program ini dirancang berbasis inklusi keuangan dan akan bekerja sama dengan berbagai pelaku usaha di bidang jasa keuangan syariah untuk menyediakan dana dan pengelolaan keuangan di pesantren, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial bagi santri, pengasuh, serta unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdapat dalam lingkungan pesantren. Lebih lanjut, Indah menekankan bahwa pelaksanaan program ini bukan hanya meningkatkan pengetahuan finansial, tetapi juga memperkuat posisi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus penggerak ekonomi. Hal ini, menurutnya, merupakan upaya kolektif yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara finansial di sekitar pesantren. Ganjar Jationo, Staf Ahli Gubernur Provinsi Lampung yang membidangi Pemerintahan, Hukum, dan Politik, memberikan apresiasi atas inisiatif yang diambil oleh OJK dalam memperluas inklusi keuangan syariah di pesantren. Ia menambahkan bahwa program yang berfokus pada Bank Sampah dan Kartu Santri juga berkontribusi terhadap EPIKS. “Pelaksanaan program Bank Sampah di pesantren diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi,” ujar Ganjar. Ia juga menerangkan bahwa Kartu Santri mempermudah para santri dalam bertransaksi serta mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip *syariah*. Ia mengajak semua pihak, termasuk pengurus, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan syariah, untuk bersinergi dalam mendukung dan melaksanakan program EPIKS secara optimal. “Mari kita buktikan bahwa pesantren bukan hanya sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai papan pencetak pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Ganjar. Sementara itu, Ahmad Sujino, pimpinan Pondok Pesantren At-Tanwir, mengungkapkan harapannya agar EPIKS dapat memperkuat peran pondok pesantren sebagai tempat pendidikan dan dakwah sekaligus motor ekonomi. “Tentu saja, ini adalah bentuk kerjasama kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri secara finansial di dalam naungan pondok pesantren,” tambahnya. ANTARA