PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan warganya dengan menggandeng pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Kerja sama strategis ini untuk menyediakan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk dan wilayah yang rentan terhadap bencana banjir.

Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan hunian yang dihadapi sebagian warga, sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, telah melakukan pertemuan penting dengan pihak Dirjen Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk membahas secara detail mengenai rencana kerja sama ini.

Pertemuan tersebut menjadi momentum krusial dalam menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah daerah dan pusat terkait penyediaan hunian yang layak dan aman.

Fairid menekankan pentingnya sinergi yang kuat antar kedua belah pihak agar program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Palangka Raya yang membutuhkan.

"Fokus utama dari program ini adalah pembangunan rumah layak huni di wilayah-wilayah padat penduduk yang seringkali memiliki kondisi hunian yang kurang memadai," kata Fairid, Sabtu, 19 April 2025.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada daerah-daerah yang rawan banjir, di mana ketersediaan rumah yang aman dan kokoh menjadi prioritas utama untuk melindungi warga dari dampak buruk bencana alam.

Pemerintah Kota Palangka Raya menyadari betul pentingnya hunian yang tidak hanya layak dari segi fisik, tetapi juga aman dan nyaman bagi penghuninya, terutama dalam menghadapi potensi risiko lingkungan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan ada alokasi anggaran dan dukungan teknis dari pemerintah pusat yang signifikan untuk merealisasikan pembangunan rumah-rumah tersebut.

"Pemko Palangka Raya sendiri akan berperan aktif dalam proses perencanaan, identifikasi lokasi yang tepat, serta pendataan warga yang berhak menerima bantuan hunian ini," pungkasnya. (HENDRI/H)