BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menempatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai program prioritas nasional.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Gloriana Aden, menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pascabencana.
Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang digelar Selasa, 22 Juli 2025 merupakan bagian dari upaya pencegahan dini.
Kegiatan ini dianggap sangat strategis mengingat prediksi BMKG yang menyebutkan musim kemarau 2025 akan mencapai puncaknya pada Agustus, meskipun diperkirakan lebih singkat dari tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun curah hujan di Palangka Raya masih tinggi, potensi kebakaran tetap ada. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan menjadi sangat penting.
"Saya berharap sosialisasi ini dapat membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah karhutla," ungkap Gloriana
Pemko Palangka Raya juga fokus pada penguatan tata kelola ekosistem gambut melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).
Data tahun 2024 menunjukkan penurunan signifikan luas lahan terbakar, dari 3.892,15 hektare pada tahun 2023 menjadi 26,08 hektare. Dari angka tersebut, 8,13 hektare merupakan lahan gambut dan sisanya tanah mineral.
Penurunan angka karhutla ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Pemkot Palangka Raya mengharapkan sinergi ini terus berlanjut untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Upaya preventif dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi kunci keberhasilan.
Keberhasilan Pemko Palangka Raya dalam menekan angka karhutla menjadi contoh baik bagi daerah lain.
"Komitmen dan strategi terintegrasi yang diterapkan menunjukkan bahwa pencegahan dini dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan," pungkasnya. (PATHUR/H)
