BORNEONEWS, Palangka Raya - Sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus memperluas pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Perluasan ini tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan, namun juga menjangkau wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) agar layanan MBG bisa dirasakan lebih merata.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menjelaskan bahwa selama ini dapur SPPG di wilayah kota menjadi tulang punggung pelaksanaan program MBG. Namun ke depan, pemko memberikan perhatian lebih pada daerah 3T yang membutuhkan pendekatan dan skema layanan berbeda.
"Selama ini dapur SPPG di wilayah kota masih menjadi tulang punggung pelaksanaan program MBG. Namun ke depan, pemko mulai memberi perhatian lebih pada daerah 3T yang membutuhkan pendekatan dan skema layanan berbeda," ucapnya, Senin, 26 Januari 2026
Berdasarkan data terbaru, dapur SPPG di wilayah perkotaan Palangka Raya berjumlah 25 titik. Dari jumlah tersebut, 24 dapur sudah beroperasi, sementara satu dapur lainnya masih dalam tahap perbaikan.
Selanjutnya, Pemko Palangka Raya telah mulai menyiapkan dapur SPPG khusus di wilayah 3T dengan total 16 titik yang dirancang untuk menjangkau masyarakat di luar wilayah perkotaan.
"Jadi, untuk wilayah 3T, Pemko Palangka Raya menyiapkan 16 titik dapur SPPG yang berada di luar dapur reguler perkotaan," jelas Zaini.
Dari 16 titik tersebut, 15 dapur SPPG 3T telah selesai dibangun dan siap memasuki tahap operasional, sementara satu titik lainnya masih dalam proses pencarian lokasi layak bangun.
Zaini juga merincikan bahwa dapur SPPG di wilayah 3T memiliki skema layanan yang berbeda, terutama dari sisi kapasitas penerima manfaat.
"Salah satu perbedaanya yaitu untuk di dalam kota penerima MBG bisa lebih dari 2.000 orang. Sedangkan di wilayah 3T jumlahnya bervariasi, sekitar 100 sampai 800 penerima, tapi tetap harus kita layani secara optimal," ujarnya.
Untuk menjamin keamanan pangan, seluruh dapur SPPG diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum beroperasi.
"Pemko memastikan setiap dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan terus diawasi oleh Satgas MBG bersama Badan Gizi Nasional," pungkasnya. (PATHUR/H)
