PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya mulai mematangkan rencana kerja untuk tahun mendatang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Aula Palampang Tarung pada Kamis, 12 Maret 2026.

Agenda ini menjadi pijakan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kota agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pemerintah daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman, menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan sinergi antara aspirasi masyarakat dan tinjauan legislatif.

Dokumen perencanaan ini disusun dengan menggabungkan dua instrumen utama, yakni hasil usulan Musrenbang dari tingkat bawah serta hasil reses anggota DPRD Kota Palangka Raya yang menyerap aspirasi langsung di lapangan.

Dia mengungkapkan bahwa proses verifikasi usulan telah dilakukan secara ketat melalui sistem digital. Saat ini, tercatat ada 200 usulan masyarakat yang telah terverifikasi masuk ke dalam aplikasi E-Monev Pro.

Jumlah ini bersanding dengan 546 usulan dari pihak DPRD yang telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Fauzi menjelaskan bahwa seluruh usulan yang masuk tidak serta-merta diterima secara mentah, melainkan harus melalui proses penyelarasan.

Pemerintah kota akan mengakomodasi usulan-usulan tersebut dengan syarat utama harus sesuai dengan tema besar pembangunan yang telah ditetapkan.

"Hal ini dilakukan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan kota," katanya.

Adapun tema dan arah kebijakan pembangunan Kota Palangka Raya untuk tahun 2027 adalah Akselerasi Ekonomi dan Infrastruktur.

Fokus ini diambil untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memastikan konektivitas antarwilayah semakin mantap.

Pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat berjalan beriringan guna meningkatkan kesejahteraan warga secara merata.

Fauzi berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif.

Dengan integrasi data antara E-Monev Pro dan SIPD, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan RKPD 2027 dapat terjaga, sehingga visi Palangka Raya sebagai kota yang maju dan berdaya saing dapat segera terwujud. (HENDRI/H)