BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai upaya terintegrasi guna menekan angka kemiskinan di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.
"Target ditetapkan, yakni menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai angka 3,10 persen pada tahun 2027 mendatang," katanya, Jumat, 13 Maret 2026.
Fairid menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut bukan tanpa tantangan, namun ia optimis dengan sinergi antarperangkat daerah yang semakin solid.
Pemerintah kota fokus pada penguatan sektor ekonomi mikro dan pemberdayaan masyarakat lokal agar memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
Menurutnya, pemetaan yang akurat terhadap kantong-kantong kemiskinan menjadi langkah awal yang sangat krusial dalam menentukan jenis intervensi yang akan diberikan.
Salah satu pilar utama dalam strategi ini adalah optimalisasi penyaluran bantuan sosial dan peningkatan kualitas layanan dasar bagi warga kurang mampu.
Hal ini mencakup akses pendidikan, kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar yang layak.
Dengan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih fokus dalam mengembangkan kemandirian ekonomi melalui berbagai pelatihan keterampilan yang disediakan.
Selain aspek bantuan langsung, Pemerintah Kota Palangka Raya juga mendorong pertumbuhan sektor investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.
Wali Kota menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif agar roda ekonomi terus berputar dari level bawah hingga atas.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak domino yang positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat secara merata.
Fairid juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) akan terus ditingkatkan untuk mendukung visi ini.
Ia percaya bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah semata, melainkan butuh partisipasi aktif dari seluruh elemen pemangku kepentingan. (HENDRI/y)
