BORNEONEWS, Palangka Raya - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kondisi transportasi saat ini dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada harga kebutuhan pokok, tetapi juga memengaruhi efektivitas kinerja pemerintahan.
Salah satu kendala utama yang kini dihadapi adalah sulitnya akses masuk dan keluar Kota Palangka Raya akibat keterbatasan ketersediaan tiket penerbangan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, membenarkan adanya kendala mobilitas tersebut. Menurutnya, akses penerbangan menuju Palangka Raya saat ini dinilai cukup sulit, yang pada akhirnya menghambat perjalanan dinas para pejabat dan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau kita lihat sekarang ini, maskapai juga agak sulit masuk ke Kota Palangka Raya. Memang perjalanan dinas ini, Pak Wali sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD agar yang sifatnya benar-benar urgent saja yang dilakukan,” sebut Achmad Zaini, Rabu, 22 April 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan pembatasan ini tidak melarang sepenuhnya, melainkan memprioritaskan kepentingan yang strategis.
Perjalanan dinas yang bersifat penting seperti menghadiri undangan resmi, kegiatan konsultasi, maupun koordinasi yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kota tetap diperbolehkan.
“Namun, untuk perjalanan yang sifatnya tidak mendesak atau tidak berdampak signifikan, diminta untuk ditunda sementara waktu. Kalau sekadar konsultasi yang mungkin tidak memberikan dampak, ya ditunda dulu,” tegasnya.
Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi sekaligus menyesuaikan dengan kondisi transportasi yang belum stabil.
Tidak hanya soal keberangkatan, kendala yang lebih besar justru terjadi pada saat perjalanan kembali.
“Keluar itu relatif lebih mudah, tapi kembalinya yang sulit. Ada beberapa kepala OPD yang masih tertahan karena tiketnya terbatas,” tambahnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui dinas terkait telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak maskapai penerbangan dan pengelola bandara, termasuk Angkasa Pura.
"Upaya ini dilakukan guna mencari solusi terbaik agar mobilitas aparatur dapat kembali lancar dan kinerja pemerintahan tetap terjaga efektif," pungkasnya. (PATHUR/H)
