BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tidak menutup mata terhadap potensi dampak lanjutan dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama pada sektor konstruksi.
Lonjakan harga energi ini dinilai berpotensi memicu kenaikan harga material bangunan yang selama ini sangat bergantung pada biaya distribusi dan produksi.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa secara historis, kenaikan BBM hampir selalu diikuti oleh meningkatnya harga bahan konstruksi. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan perumahan di daerah.
“Kenaikan BBM biasanya berimbas pada harga material. Ini tentu akan memengaruhi pelaksanaan proyek, baik infrastruktur maupun perumahan, termasuk program rumah subsidi,” ujarnya, Senin 27 April 2026.
Menurut Zaini, pemerintah daerah saat ini lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Sementara itu, kebutuhan sekunder seperti pembangunan perumahan dapat disesuaikan, bahkan ditunda jika kondisi harga tidak stabil.
"Langkah ini dinilainya sebagai bentuk antisipasi agar anggaran daerah tetap terfokus pada sektor yang paling mendesak. Pemerintah Kota juga terus memantau perkembangan harga di lapangan untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap adaptif terhadap situasi," tambahnya.
Pemko Palangka Raya berharap kondisi pasar segera stabil sehingga program pembangunan dapat kembali berjalan optimal. Namun untuk saat ini, kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci agar dampak kenaikan BBM tidak semakin meluas ke berbagai sektor. (MARINI/H)
