BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengambil kebijakan sementara dengan meniadakan, penggunaan barcode MyPertamina bagi kendaraan roda dua pengguna Pertalite di tengah antrean panjang BBM yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, usai rapat koordinasi penanganan permasalahan BBM bersama Pertamina, Forkopimda, DPRD, dan pengelola SPBU, Jumat malam (8/5/2026).
Fairid mengatakan, langkah itu diambil untuk mempercepat proses pelayanan pengisian BBM di SPBU, terutama bagi masyarakat yang menggunakan sepeda motor untuk aktivitas harian dan pengemudi ojek online yang terdampak antrean panjang.
“Khusus roda dua untuk sementara tidak memakai barcode sampai kondisi normal, terutama untuk membantu masyarakat dan pengemudi ojek online. Tetapi roda empat tetap menggunakan barcode,” ujarnya, Jumat 8 Mei 2026.
Menurut Fairid, antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir tidak hanya dipicu tingginya permintaan BBM, tetapi juga karena lambatnya proses pelayanan di lapangan, termasuk penggunaan sistem barcode saat pengisian.
Karena itu, pemerintah daerah bersama Pertamina sepakat mengambil langkah sementara agar distribusi BBM lebih cepat dan antrean kendaraan roda dua dapat segera terurai.
Meski demikian, kebijakan tersebut hanya berlaku sementara hingga kondisi distribusi BBM kembali normal. Sementara untuk kendaraan roda empat, penggunaan barcode MyPertamina tetap diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. (MARINI/H)
