PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya resmi memulai proyek percontohan (pilot project) digitalisasi sistem perlindungan sosial skala besar.

Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Proyek ini dirancang untuk menciptakan sistem yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kuat secara integrasi data.

Keberhasilan program ambisius ini didorong oleh kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi penting. Pemko Palangka Raya bersinergi erat dengan Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat infrastruktur pembayaran digital.

Selain itu, integrasi data penduduk didukung penuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) setempat.

Istimewanya, proyek percontohan di Kota Palangka Raya ini juga mendapat supervisi dan dukungan penuh di tingkat pusat. Dewan Ekonomi Nasional, melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, turun tangan langsung untuk berperan sebagai penggerak utama.

Keterlibatan komite ini bertujuan untuk memastikan integrasi sistem berjalan mulus dan koordinasi antarinstansi dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Riduan, menjelaskan sinergi besar ini membutuhkan pengawalan ketat di tingkat akar rumput.

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan 150 agen pendamping yang tersebar di seluruh kelurahan. Para agen yang terdiri dari pendamping PKH, PSM, Tagana, hingga operator kelurahan ini bertugas melakukan verifikasi faktual agar data yang masuk ke sistem digital benar-benar valid dan sesuai kondisi riil.

"Kolaborasi aktif para agen pendamping tersebut akan mengawal proses transisi menuju sistem perlindungan sosial berbasis digital. Tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem perlindungan sosial yang modern, terintegrasi, dan inklusif sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan akuntabel," ujar Riduan, Minggu, 7 Juni 2026.

Melalui proyek pilot yang komprehensif ini, Palangka Raya diharapkan dapat menjadi cetak biru (blueprint) nasional bagi daerah lain dalam menerapkan digitalisasi bansos.

Pemerintah kota optimis bahwa dengan dukungan sistem yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, program ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mempercepat target pengentasan kemiskinan. (HENDRI/y)