BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai upaya respons saat keadaan darurat, tetapi harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Zaini saat membuka Kick-Off Meeting Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Palangka Raya Tahun 2026 di Ballroom Luwansa Hotel, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, Kota Palangka Raya memiliki karakteristik wilayah yang unik dengan potensi sumber daya alam yang besar, namun juga menghadapi berbagai ancaman bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, hingga kebakaran permukiman.
"Perubahan iklim global, dinamika penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan wilayah perkotaan semakin meningkatkan kompleksitas risiko yang harus kita hadapi. Karena itu penanggulangan bencana tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan respons darurat semata," ujarnya, Kamis 11 Juni 2026.
Zaini menjelaskan, Kajian Risiko Bencana memiliki peran penting sebagai dasar ilmiah dalam memahami tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana yang ada di Kota Palangka Raya. Dokumen tersebut nantinya menjadi instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan.
Selain itu, pengukuran Indeks Ketahanan Daerah akan menjadi alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ia menekankan bahwa penyusunan KRB dan IKD bukan hanya menjadi tugas BPBD, melainkan membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, dan seluruh unsur pentahelix.
"Hasil Kajian Risiko Bencana harus menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD, RKPD, rencana tata ruang, serta berbagai dokumen pembangunan lainnya agar setiap program benar-benar memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana," katanya.
Zaini berharap, melalui kegiatan tersebut terbangun sinergi lintas sektor dalam menghasilkan dokumen KRB dan IKD yang berkualitas guna mendukung terwujudnya Palangka Raya yang tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana. (MARINI/H)
