Menurutnya, penguatan rantai pasok diperlukan agar sektor perikanan budidaya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal bagi pembudidaya.
Nenie mengatakan Pemko Palangka Raya telah menyediakan 11 rumah oksigen yang tersebar di masing-masing kelurahan. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan akibat paparan asap.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena karakteristik wilayah Kota Palangka Raya memiliki sejumlah tantangan lingkungan, termasuk kawasan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hatir meminta pihak terkait memastikan harga BBM yang dijual secara eceran tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan berlebihan.
Pengawasan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap pelaku usaha yang menjual minol telah memiliki izin sesuai ketentuan. Pengawasan juga penting untuk mencegah peredaran minol tanpa izin yang berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Khemal mengatakan pelayanan publik harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak boleh membebani masyarakat dengan pungutan di luar aturan. Karena itu, pengawasan internal di masing-masing SOPD perlu dilakukan secara rutin.
Rimbun menyampaikan desakan tersebut setelah menerima keluhan dari dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di sejumlah puskesmas. Mereka mempertanyakan perbedaan pemberian insentif dengan dokter yang bertugas di rumah sakit.
Rimbun mengatakan keluhan tersebut berkaitan dengan perbedaan pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit. Padahal, dokter puskesmas memiliki beban dan waktu kerja tidak lebih ringan dibandingkan dokter di rumah sakit yang berada di kota.
DPRD Kotim meminta pemerintah memeriksa angkutan batu bara berbobot sekitar 30 ton yang melintas di jalan nasional serta memastikan legalitas dermaga di Luwuk Bunter.
DPRD Kotim mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan status darurat karhutla tingkat nasional karena dampaknya meluas ke transportasi, kesehatan hingga krisis air bersih.
Perubahan APBD Kobar 2026 mengakomodasi tambahan Rp15 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla, sementara total belanja daerah naik menjadi Rp1,420 triliun.
DPRD Kotawaringin Timur memperkuat Pakta Integritas untuk mencegah KKN, intervensi dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.