Dampak kabut asap tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah yang terjadi Karhutla, tetapi juga dapat menyebar hingga memengaruhi negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.
DPRD Kotim mendorong data dan analisis BMKG dijadikan dasar kebijakan antisipasi bencana, mulai dari karhutla, kekeringan hingga ancaman hidrometeorologi saat musim hujan.
Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong meminta penanganan karhutla dilakukan cepat dan terpadu, dengan dukungan pemadaman, pelayanan kesehatan, penegakan hukum serta kesiapan anggaran.
DPRD Palangka Raya meminta target peningkatan PAD dua hingga tiga tahun ke depan disusun berdasarkan data BPS, kajian potensi pajak dan proyeksi ekonomi makro.
DPRD Palangka Raya meminta Raperda yang sedang dibahas memuat mekanisme evaluasi tahunan yang jelas dan terukur agar pencapaian setiap program dapat dipantau.
Menurut Jati, aset lahan milik pemerintah daerah perlu dipetakan dan dikunci pemanfaatannya untuk pembangunan hunian MBR. Langkah tersebut dinilai penting agar harga tanah tetap terjangkau dan tidak kalah bersaing dengan kebutuhan lahan untuk pengembangan perumahan komersial.
Menurut Nenie, perubahan APBD seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang belum berjalan optimal. Rendahnya realisasi pada sejumlah kegiatan harus menjadi perhatian serius sebelum pemerintah kembali menambah atau menggeser anggaran.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PSI-Perindo, Dede Ardiansyah, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mempercepat penyerapan anggaran…
Kinerja ekonomi tersebut tidak cukup hanya tercermin melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat yang menjadi penggerak sektor riil, seperti petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM dan pelaku ekonomi lokal lainnya.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PKB, Sri Ani Rintuh menyoroti pengelolaan aset daerah yang belum tergarap. Menurutnya, evaluasi terhadap aset…
Menurut Hatir, ketersediaan alat berat sangat dibutuhkan petani, terutama untuk membuka dan mengolah lahan yang sulit dikerjakan secara manual. Dukungan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga dapat diarahkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan lahan yang lebih baik.
Menurut Jati, pemetaan tersebut penting agar kebijakan dan program perumahan yang diberikan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing masyarakat penerima.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PAN, Syaufwan Hadi, menegaskan penganggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) harus dilakukan secara selektif dan…
Menurut Syaufwan, belanja pegawai pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalamnya termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I sekaligus Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan setiap perubahan program dan kegiatan dalam rancangan Perubahan…