Rekomendasi tersebut mencakup optimalisasi pendapatan daerah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat desa hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana kemarau dan kabut asap.
Dirinya menegaskan, dengan kerja nyata serta kebersamaan, dirinya yakin Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus berupaya mempecepat pemulihan dan pembangunan di berbagai sektor sekaligus memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
RDP digelar menyusul persoalan pengelolaan kebun eks PT DAS, khususnya areal kurang lebih 210 hektare yang disita Satgas PKH hingga kini masih dikuasai dan dikelola PT NSP.
BORNEONEWS, Muara Teweh – Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 dinilai menjadi langkah penting dalam menyiapkan calon pemimpin satuan pendidikan…
H Nurul Anwar mengatakan, penerbitan SE tersebut merupakan langkah tepat untuk melindungi masyarakat dan aparatur dari dampak buruk kabut asap, terutama di tengah kondisi kualitas udara yang menurun.
Ia meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api, khususnya di kawasan dengan kondisi lahan kering dan mudah terbakar.
DPRD Palangka Raya menegaskan peran sebagai mitra kritis pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan, evaluasi dan masukan untuk kepentingan masyarakat.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, menegaskan pentingnya kepastian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kota Palangka Raya mendukung…
DPRD Palangka Raya meminta Pemko memperhatikan kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas Tangkiling, termasuk Kesling, fisioterapis dan psikologis terapis.
Ia meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai TKD 2027 sekaligus skema pembiayaan gaji PPPK. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus dilakukan sebelum APBD ditetapkan, bukan setelah anggaran disahkan.
Komisi C DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) soroti masih maraknya kendaraan angkutan barang dengan kondisi Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) yang melintas di kawasan perkotaan Pangkalan Bun.
Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak buruk kualitas udara yang memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih berlangsung di Bumi Tambun Bungai.
Reses perorangan ini menjadi momentum penting bagi Noor Fazariah Kamayanti untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, serta berbagai elemen masyarakat di kedua kabupaten tersebut.
DPRD Palangka Raya meminta Perda Karhutla tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan untuk memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla pada 2027.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi meminta warga tidak membakar sampah dan melakukan pembasahan sekitar rumah karena karhutla mulai mendekati kawasan permukiman.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi II DPRD Kotim melakukan kunjungan dinas ke BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, beberapa waktu lalu.