Menurut Arif, keselamatan dan kesehatan tenaga pendidik serta anak didik harus menjadi prioritas pemerintah di tengah kualitas udara yang belum membaik akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, mengatakan RP3KP memiliki peran penting sebagai arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka panjang.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan Perubahan APBD 2026 harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat…
DPRD Barito Utara menegaskan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama dan mendorong pembenahan fasilitas serta kualitas layanan RSUD Muara Teweh.
DPRD Barito Utara mendorong percepatan pembukaan akses jalan menuju desa terpencil untuk mendukung pemasangan jaringan listrik dan target seluruh desa berlistrik pada 2027.
DPRD Barito Utara berharap pembangunan IPA PDAM Muara Teweh senilai Rp50 miliar dapat meningkatkan kapasitas dan memperluas distribusi air bersih kepada masyarakat.
Naruk Saritani, 2 September 2026 mengatakan, pembagian masker yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang terdampak buruknya kualitas udara di wilayah Muara Teweh dan sekitarnya.
Edi Pran Aji, Rabu 2 September 2026 mengatakan, upaya pembinaan, pendampingan, fasilitasi hingga promosi produk lokal merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku IKM di daerah.
Ruang Aman Asap tersebut berlokasi di Kantor DPW Partai NasDem Kalteng atau Rumah Restorasi,?Jalan Adonis Samad 8, Palangka Raya. Layanan mulai dibuka pada Jumat, 4 September 2026, pukul 16.00 WIB.
Subandi mengatakan penguatan BTT perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini mengingat karhutla masih terjadi dan kabut asap kembali menyelimuti Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Khemal, petani tidak seharusnya dibiarkan bekerja sendiri ketika menghadapi persoalan yang dapat mengancam produktivitas pertanian. Pendampingan pemerintah diperlukan agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Menurut Nurul Anwar, rapat koordinasi tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Taufik Nugraha mengatakan, kegiatan Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Anti Narkoba yang dilaksanakan di aula Setda Kabupaten Barito Utara lantai I merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD murni tahun anggaran 2026 sebesar Rp5.367.135.927 atau sekitar Rp5,36 miliar. Kepala…
Ketua DPRD Kobar Mulyadin menduga sebagian Pertalite dibawa pelangsir keluar daerah dan meminta pengawasan distribusi BBM diperketat agar masyarakat tidak terus mengantre panjang.
DPRD Kotim menilai persoalan pelangsir BBM tidak akan selesai tanpa pemerataan distribusi ke pelosok dan mendorong pemanfaatan BUMDes maupun KDMP sebagai alternatif jalur resmi.
DPRD Kotim mengusulkan Pertashop di wilayah pelosok kembali diaktifkan dengan BBM nonsubsidi untuk memperkuat distribusi dan mengurangi antrean SPBU di Sampit.
Abdul Hafid menilai Sekolah Rakyat Kotim harus menjadi jalan bagi anak keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan gratis sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik.