DPRD Pulang Pisau dan Kanwil Kemenkum Kalteng menyinkronkan dua Raperda tentang pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta perlindungan petani agar selaras dengan aturan yang lebih tinggi.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Disdukcapil Kota Palangka Raya mengaktivasi IKD bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai bagian dari perluasan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Marini
Suka:0Komentar:0Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Palangka Raya, Jati Asmoro, mengatakan terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat pemerintah daerah agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi.
Marini
Suka:0Komentar:0Perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus memiliki dampak nyata terhadap masyarakat
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu merespons…
Marini
Suka:0Komentar:0Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki basis data yang akurat mengenai kebutuhan rumah, kondisi kawasan permukiman, ketersediaan lahan, kebutuhan MBR, hingga perkembangan kawasan permukiman.
Marini
Suka:0Komentar:0Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya. Ia mengatakan fraksinya telah mencermati penyampaian Wali Kota Palangka Raya terkait sejumlah agenda strategis daerah.
Marini
Suka:0Komentar:0Juru Bicara Fraksi NasDem, Rana Muthia Oktari, mengatakan pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian fraksi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
Marini
Suka:0Komentar:0Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini, termasuk memastikan ketersediaan personel, sarana prasarana, sumber air serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap.
Marini
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi NasDem DPRD Kota Palangka Raya menyoroti rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diajukan Pemerintah Kota Palangka Raya, khususnya terkait peningkatan…
Marini
Suka:0Komentar:0.
Marini
Suka:0Komentar:0.
Marini
Suka:0Komentar:0Penyampaian pemandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan kebijakan daerah
Marini
Suka:0Komentar:0Anggaran Rp50 juta tersebut disiapkan bagi kecamatan dan OPD yang terlibat dalam penanganan karhutla dialokasikan di luar Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dewi Patmalasari
Suka:0Komentar:0Menurut anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim tersebut, petani hortikultura menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak kondisi kemarau. Komoditas seperti cabai, tomat dan berbagai jenis sayuran membutuhkan pasokan air yang cukup untuk tumbuh dan berproduksi.
Dewi Patmalasari
Suka:0Komentar:0Nenie menilai persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga berdampak terhadap citra Kota Palangka Raya sebagai kota cantik. Kabut asap yang berulang dinilai berpotensi menimbulkan stigma negatif bahwa kota tercemar akibat kualitas udara yang memburuk.
Marini
Suka:0Komentar:0Khemal mengatakan, pedoman penyusunan RP3KP daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, penyusunan RP3KP daerah kabupaten/kota dilakukan melalui tiga tahapan utama.
Marini
Suka:0Komentar:0Perwakilan Komite SMPN 1 Sampit, Rebecca Serliance, menegaskan pencantuman anggaran tersebut bukan pungutan yang akan diberikan kepada Komisi III DPRD Kotim. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan rancangan kebutuhan kegiatan yang belum dilaksanakan.
Dewi Patmalasari
Suka:0Komentar:0Khemal mengatakan, pengesahan KUA-PPAS merupakan tahapan awal sebelum pembahasan APBD 2027 dilanjutkan bersama tim pemerintah daerah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.
Marini
Suka:0Komentar:0Nama Komisi III DPRD Kotim dicantumkan dalam rincian pungutan komite sekolah senilai Rp10 juta untuk konsultasi dan koordinasi. DPRD menegaskan komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik.
Dewi Patmalasari
Suka:0Komentar:0
