Kontributor
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai, instruksi Presiden RI Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit menjadi entry point positif yang dapat memberikan keuntungan riil untuk petani.
Kebijakan pemerintah yang menolkan seluruh tarif pungutan ekspor apabila harga internasional CPO berada di bawah US$ 570 per ton, cukup positif untuk emiten perkebunan.
Harga minyak sawit mentah (CPO) berjangka di bursa Malaysia jatuh lebih dari 1 persen medio pekan ini. Pemicunya selain karena meningkatnya stok, juga perubahan kebijakan di Indonesia.
Praktik pengelolaan industri kelapa sawit berkelanjutan menjadi keharusan bagi siapapun yang terlibat di industri ini demi menjamin produk yang dihasilkan dapat diterima masyarakat global.
Tren penurunan harga minyak mentah (CPO) mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan baru terkait pungutan ekspor.
Emiten perkebunan PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) menargetkan kenaikan produksi antara 15 hingga 20 persen tahun ini.
Produk sawit dan turunannya adal Indonesia harus memiliki sertifikat internasional agar lebih mudah masuk ke pssar global, khususnya Uni Eropa.
Melimpahnya produksi kelapa sawit Indonesia telah menggoda banyak investor asing untuk 'bermain' di industri ini. Salah satu datang dari Thailand yang ingin memanfaatkan cangkang buah sawit.
Rencana penurunan pungutan ekspor pada produk minyak kelapa sawit (CPO) diperkirakan baru memberi dampak perbaikan harga pada Januari tahun depan.
Emiten perkebunan PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) menyatakan akan memaksimalkan penjualan sebagai upaya memacu pendapatan di tengah melesunya harga minyak sawit mentah (CPO).
Berlimpahnya pasokan minyak sawit mentah (CPO) baik di Indonesia maupun Malaysia, justru menyeret harga jual CPO ke level terendah sejak 2015.
Semua pemangku kepentingan di Indonesia harus lebih giat memberikan pemahaman yang benar tentang minyak sawit kepada para mitra di Arab Saudi, sehingga diharapkan dapat mendongkrak permintaan minyak sawit dari negeri itu.
Industri kelapa sawit Indonesia tengah menjadi bulan-bulanan berbagai organisasi pegiat lingkungan. Untuk itu, diperlukan langkah segera untuk mengatasinya agar tidak terbentuk pemahaman yang salah mengenai komoditas ini.
Arab Saudi dan sejumlah negara lain di jazirah Arab selama ini bukanlah pasar utama untuk ekspor minyak sawit Indonesia. Tapi kawasan tersebut dapat menjadi pasar besar berikutnya bagi produk sawit Indonesia.
Meningkatnya penolakan terhadap minyak sawit di Uni Eropa dan tingginya bea masuk untuk minyak nabati di India, membuat Indonesia harus mencari pasar potensial baru untuk komoditas sawit.
Upaya Pemerintah Indonesia melakukan pembenahan industri kelapa sawit guna memenuhi tuntutan global untuk menghasilkan produk sawit berkelanjutan, telah mendapat dukungan dari salah satu negara anggota Uni Eropa, yakni Prancis.
Gencarnya kampanye negatif terhadap komoditas sawit di luar negeri dapat menjadi pukulan telak bagi industri sawit nasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada masa depan petani sawit skala kecil.
Produk berbasis minyak sawit bersertifikasi menjadi jaminan agar mulus memasuki pasar ekspor, terutama ke kawasan Uni Eropa. Untuk itu, diperlukan lebih banyak lagi produsen minyak sawit Indonesia yang memiliki sertifikat.
Keputusan pemerintah untuk menurunkan pungutan ekspor terhadap minyak sawit mentah (CPO) hingga nol persen ternyata tak sepenuhnya mendapat dukungan dari kalangan pemangku kepentingan di dalam negeri.
Menghadapi terus melemahnya harga minyak sawit mentah (CPO) belakangan ini yang berimbas pada terpukulnya kinerja keuangan sejumlah besar emiten perkebunan, kebijakan penghapusan pungutan ekspor CPO diharapkan bisa menggairahkan kembali kinerja mereka.
