Tag
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dapil III Zainuddin menyoroti rentetan kebakaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Dalam beberapa waktu terakhir, tercatat sudah empat kali kebakaran melanda kawasan ini, masing-masing di Kelurahan Samuda Kota, Kelurahan Jaya Kelapa, dan Desa Bapanggang Raya.
Perusahaan tambang di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memilih bungkam terkait BPJS karyawan yang masih dibebankan ke anggaran pemerintah daerah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mendesak Pemerintah Kabupaten agar bertindak tegas terhadap perusahaan sawit yang belum merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma seluas 20 persen dari total Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki. Ia menyebut bahwa kelalaian ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak masyarakat.
"Kami memberikan apresiasi kepada Kapolres Kotawaringin Timur beserta jajaran yang bertindak tegas menindak para pelaku penjarahan sawit, baik di daerah ini,"
Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kotawaringin Timur (Kotim) Johny Tangkere angkat bicara terkait insiden anggota dewan memecahkan kaca meja di kantor dinasnya beberapa waktu lalu.?
Pejabat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kotawaringin Timur mengancam akan membawa kasus Anggota DPRD Kotim yang pecahkan kaca meja ke ranah hukum.
"Kalau berbicara ketidaktahuan, itu hanya alasan belaka. Kepala desa adalah orang yang dipilih oleh masyarakat, artinya mereka memiliki kesiapan secara SDM untuk menjalankan tugas dan fungsinya,"
BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Hairis Salamad memberikan klarifikasi atas insiden pecahnya kaca meja di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim…
Dalam foto tersebut dinarasikan bahwa oknum anggota DPRD 'mengamuk' di kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim anggaran dana pokir segera direalisasikan.
DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rangka studi komparatif terkait pengelolaan pembangunan daerah.
BORNEONEWS, Sampit – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, angkat bicara terkait isu tambang emas ilegal yang diduga terjadi di Dewa Kawan Batu, Kecamatan Mentaya Hulu. Meski mengaku belum…
BORNEONEWS, Sampit – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah mendorong pemerintah daerah agar segera merealisasikan program beasiswa pendidikan lanjutan dokter…
BORNEONEWS, Sampit – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menyebut saat ini rumah sakit pratama di wilayah Kotim seperti RS Pratama Parenggean dan RS Pratama…
BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah untuk segera meningkatkan akreditasi rumah sakit pratama Parenggean dan Samuda dari Tipe D menjadi Tipe C. “Kami…
BORNEONEWS, Sampit – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menyoroti kinerja pelayanan di sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dinilai masih belum optimal.…
Sebuah masjid yang berdiri tak jauh dari jalur wisata Pantai Ujung Pandaran, tepatnya di Jalan HM Arsyad, Kecamatan Teluk Sampit, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Masjid Aminul Hadi, yang dulu dibangun dengan bantuan pemerintah, kini mulai rusak di berbagai bagian. Bahkan, sebagian besar fasilitasnya telah mengalami kerusakan hingga 60 persen.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Wahito Fajriannor menyuarakan kondisi memprihatinkan yang masih dialami masyarakat di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dalam pantauannya, tiga isu utama menjadi keluhan warga, yakni infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak parah, akses air bersih yang minim, serta tempat ibadah yang belum layak.
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Angga Aditya Nugraha menegaskan bahwa dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, DPRD memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan tenaga kontrak (tekon) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sengketa lahan antara lima kelompok masyarakat dengan PT MAP memasuki Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rimbun pada Selasa, 1 Juli 2025.
Maraknya aksi penjarahan dan pendudukan lahan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), khususnya milik PT MAP, mendapat sorotan serius dari Dewan DPRD Kotim. Ketua DPRD Kotim, Rimbun, meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
