Tag
Kasus korupsi pembangunan pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa, 26 November 2019. Dalam sidang itu, terdakwa menyinggung pengembalian uang pengganti kerugian negara.
Kuasa hukum tersangka kasus korupsi dana konsumsi dan akomodasi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah, Antonius berencana mengajukan praperadilan.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) akan menelusuri aset dari 19 orang tersangka kasus korupsi dana konsumsi dan akomodasi Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng di tahun 2014.
Penyidik Polda Kalteng bersama Kejati Kalteng bongkar kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kalteng dan telah mengamankan 19 orang tersangka.
Pesan ini disampaikan Wakil Bupati Kotim Taufiq Mukri saat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan yang digelar di Gedung Wanita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah membubarkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D).
Dalam kasus ini yang seharusnya bertanggung jawab adalah ketua tim pengelola kegiatan (TPK) dan sekretaris desa (Sekdes)
Berdasarkan arahan presiden, kapolri, dan kapolda lebih mengutamakan pencegahan
Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Alfon, Maulydia mengaku tidak banyak mengetahui perihal perusahaan yang dipimpinnya
Penyidikan dugaan korupsi pembangunan Pasar Handep Hapakat kembali dilakukan seusai adanya pergantian Kajari Pulang Pisau dan Kapolres Pulang Pisau
Dalam sidang ini Fitriadie mengaku jika berita acara pemeriksaan (BAP) berbeda dengan fakta persidangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim (DM), tersangka kasus suap terkait pemeriksaan atas restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahun pajak 2015 dan 2016.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan atas gugatan praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) Imam Nahrawi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 12 November 2019. Imam menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dana hibah kepada Komite
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menciduk Direktur Utama PT. Tansri Madjid Energi (PT.TME) Kokos Lio Lim, Senin, 11 November 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan majelis hakim yang memvonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir luput mempertimbangkan sejumlah bukti penting di persidangan. Salah satu bukti itu ialah Sofyan pernah mengakui mengetahui transaksi uang dalam proyek PLTU Riau-1.
Tiga terdakwa kasus tindak pidana korupsi landasan pacu Bandara HM Sidik Muara Teweh dituntut penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa, 5 November 2019.
Saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau mengaku tidam tahu menahu soal pembangunan pasar tersebut.
Jaksa penuntut umum (JPU) Nugraha mengatakan dalam sidang ini para saksi cukup berkelit dalam memberikan keterangan
Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir divonis bebas dalam kasus suap PLTU Riau-1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Sofyan tidak terlibat dalam kasus suap tersebut.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo mengatakan nyaris tertutup peluang bagi masuknya aturan tentang larangan ekt napi korupsi mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah, masuk ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.
