Tag
Lantaran adanya larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan berpengaruh pada harga tandan buah segar (TBS). Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyampaikan petisi untuk menyuarakan kesulitan yang dialaminya akibat kebijakan tersebut Selasa, 17 Mei 2022 di Kantor Bupati Kobar.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid mengatakan, keputusan pemerintah melarang ekspor CPO keluar negeri melalui Permendag Nomor 22 Tahun 2022 perlu diamati secara mendalam.
Board Member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arianto Patunru mengatakan, pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang dimulai pada 28 April 2022 mendistorsi pasar, merugikan petani dan mengganggu pemulihan ekonomi.
Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai kebijakan untuk melarang ekspor CPO dan produk turunannya belum bisa efektif untuk menstabilkan harga minyak goreng.
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Pemerintah mengkaji kebijakan moratorium atau pelarangan untuk melakukan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.
