Tag
Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya Noorkhalis Ridha meminta pemerintah daerah mempersiapkan kebijakan strategis untuk mengatasi persoalan yang akan muncul jika tenaga honorer atau pegawai tidak tetap dihapus tahun depan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan surat edaran penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang.
Menurut Tauchid, banyak tenaga honorer yang diangkat untuk diperbantukan di pemerintahan, namun sayangnya upah atau gaji yang diberikan kepada mereka banyak yang tidak layak seperti di bawah upah minimum regional (UMR).
BORNEONEWS, Sampit - Wacana Kemenpan RB bersama DPR terkait penghapusan tenaga honorer dinilai mengancam sejumlah dinas. Salah satunya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotawaringin…
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menunggu putusan atau petunjuk dari pemerintah pusat, terkait wacana penghapusan tenaga honorer.
