Panwascam Harus Bekerja Baik dalam Sosialisasikan Pilkada
Panwaslucam diharapkan terus memberikan yang terbaik kinerjanya dalam mensosialisasikan apa yang dibolehkan dan larangan bagi masyarakat
Tag
Panwaslucam diharapkan terus memberikan yang terbaik kinerjanya dalam mensosialisasikan apa yang dibolehkan dan larangan bagi masyarakat
Panwascam bisa melaksanakan tanggung jawabnya sesuai tugasnya, sehingga pelaksanaan Pilkada bisa berjalan sesuai harapan
Panitia pengawas kecamatan (panwascam) di Kabupaten Sukamara diminta untuk menyosialisasikan Pilkada Kalimantan Tengah (Kalteng) kepada calon pemilih, agar partisipasi masyarakat lebih maksimal.
Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional atau DPD PAN Kabupaten Kotawaringin Timur atau Kotim menggelar workshop menyongsong Pilkada Kotim Tahun 2020.
Dalam rangka membangun komunikasi politik yang intens hingga ke level bawah menghadapi Pilkada 2020, Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional atau DPD PAN Kotawaringin Timur akan mengumpulkan seluruh Pengurus Anak Cabang atau PAC PAN tingkat Kecamatan, Sabtu 21 Desember 2019.
Ketua DPC PKB Kabupaten Kotawaringin, Sohibul Hidayat angkat bicara terkait banyaknya isu yang beredar kalau partai mereka sudah mengusung salah satu bakal calon untuk maju di Pilkada Kotim 2020 mendatang.
Kegiatan pendidikan politik bertajuk saresahan Pilkada 2020, apa yang dicari itu digagas oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kalteng
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masih adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 mendatang.
Rakorcab ini dalam rangka konsolidasi partai
Berbeda dengan Gibran Jokowi yang bergerak cepat untuk maju jadi bakal calon Wali Kota Solo, rivalnya di PDIP Achmad Purnomo malah belum membentuk tim sukses.
Pemilih pemula diajak untuk proaktif dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020. Peran pemuda sangat penting untuk ikut dalam pesta demokrasi itu ke arah yang lebih baik.
Sesuai Pasal 3A disebutkan dalam seleksi bakal calon Pilkada secara demokratis dan terbuka, yang mengutamakan bukan napi korupsi
Empat partai politik, PDIP, Golkar, PKB dan PKS, satu suara untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi pada Pilkada 2020.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait syarat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan Presiden dan DPR mestinya membuat Undang-Undang yang membatasi bekas koruptor mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Aturan itu…
Saat sekarang ini sangat rawan ditunggangi kepentingan oknum tertentu membuat daerah tidak kondusif
BORNEONEWS, Sampit - Dinamika politik kapan sana bisa terjadi. Bahkan setiap menit perubahan arus politik sangat memungkinkan berubah. Seperti halnya, bakal calon Bupati Kotim, HM Jhon Krisli yang…
Dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pencairan dilakukan beberapa tahap
Angka ini dipaparkan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kaspinoor saat membahas kesiapan Pilkada bersama dengan tim kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI
Rombongan DPR RI datang untuk mendengarkan penjelasan, melihat dan mengetahui isu apa saja yang berkaitan dengan persiapan Pilkada